Partisipasi Masyarakat Dalam Perbaikan Dan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur

Abstract

Di Kelurahan Batu Sembilan, masih terdapat adanya masalah, antara lain: adanya fenomena yang menunjukkan lingkungan permukiman yang tidak terpelihara seperti: sampah-sampah yang berserakan, bau yang tidak sedap, saluran air yang tersumbat, kurangnya pengetahuan masyarakat dan kuatnya keyakinan sebagian masyarakat dalam menggunakan sampah sebagai bahan pemupukan lahan pertanian; perilaku/ sikap masyarakat yang kurang memperhatikan arti pentingnya kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, patut untuk dikaji bagaimana partisipasi mereka terhadap pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman. Sedangkan sasaran yang akan dilakukan meliputi mengidentifikasi organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman. Pendekatan studi yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada kondisi empirik yang ditemukan di lapangan. Pengumpulan data ini terbagi atas pengumpulan data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang merupakan metode untuk melakukan kajian terhadap partisipasi masyarakat dalam perbaikan lingkungan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan di Kelurahan Batu Sembilan dipengaruhi oleh karakteristik masyarakatnya, seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, mata pencaharian, penghasilan, dan suku/etnis. Masyarakat hanya senang memasuki organisasi informal yang beraktivitas seni budaya. Dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman, khususnya dalam perbaikan rumah tinggal, ternyata sebagian masyarakat mendapat bantuan dari pemerintah. Masyarakat mau berpartisipasi jika kegiatan tersebut berskala kecil. Rekomendasi studi ini adalah perlunya pembinaan partisipasi dari pihak pimpinan Kecamatan Tanjungpinang Timur maupun Lurah Batu Sembilan agar masyarakat dapat lebih banyak memiliki tanggungjawab untuk memelihara dan memperbaiki lingkungan permukiman secara optimal. 

Studi Peningkatan Kebutuhan Pendidikan Kejuruan Untuk Mendukung Potensi Lokal Perikanan Di Kecamatan Pangkalbalam Dan Bukit Intan

Abstract

Kecamatan Bukit Intan dan Pangkalbalam merupakan dua kecamatan di kota Pangkalpinang yang mempunyai keunggulan lokal sub sektor perikanan yang menonjol, tetapi hasilnya belum maksimal. Keberadaan SMK Negeri 4 Perikanan di kecamatan Bukit Intan sebenarnya diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi dalam bidang perikanan, SMK ini kurang diminati oleh siswa-siswa tamatan SMP/ MTs di kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan. Fungsi SMK Negeri 4 Perikanan diharapkan dapat mencetak SDM yang handal merupakan masalah tersendiri bagi perkembangan pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di kedua kecamatan ini. Oleh Peneliti, permasalahan di atas meninmbulkan pertanyaan “Bagaimana meningkatkan kebutuhan pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal perikanan bagi masyarakat dan pelaku usaha perikanan di kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan”. Penelitian ini akan menganalisis tingkat kebutuhan pendidikan menengah kejuruan yang diperlukan oleh masyarakat dan pelaku usaha dalam bidang perikanan di kecamatan Bukit Intan dan Pangkalbalam. Sasaran-sasaran yang akan diteliti, antara lain keadaan wilayah dan potensinya, kebijakan yang menyangkut pendidikan kejuruan dan bidang sub sektor perikanan, keadaan SDM, kebutuhan masyarakat akan pendidikan kejuruan berbasis potensi lokal, dan peningkatan kebutuhan pendidikan kejuruan. Alat analisis yang digunakan untuk sasaran tersebut adalah analisis kualitatif, kecuali untuk menentukan tingkat kebutuhan pendidikan kejuruan dengan pendekatan analisis kuantitatif dan analisis SWOT untuk sasaran peningkatan kebutuhan pendidikan kejuruan. Temuan dari hasil analisis tiap sasaran-sasaran dalam penelitian ini menunjukkan tingginya potensi lokal perikanan di kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan dan keberadaan SMK Negeri 4 sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah tersebut dengan harapan lulusannya dapat meningkatkan nilai keekonomian dari potensi yang ada sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal perikanan sangat dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha bidang perikanan di dua kecamatan tersebut. Dari hasil penelitian ini penulis merekomendasikan kepada pihak pemerintah selaku pensuplai kebijakan dalam bidang pendidikan dan perikanan untuk meningkatkan semua usaha yang berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk saran studi agar dapat melanjutkan penelitian ini agar menjadi lebih berguna.


Rumusan Masalah :


”Bagaimana  meningkatkan kebutuhan pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal  perikanan bagi masyarakat dan pelaku usaha perikanan di Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan” 

Konsep Sistem Informasi Terpadu Berbasis Strategy Maps Dan Balanced Scorecard Dalam Pembangunan Infrastruktur Dasar Perkotaan

Abstract

Pembangunan infrastruktur di Jalan Pahlawan Semarang akan berhasil apabila direncanakan dan dibangun dengan menggunakan sistem pembangunan infrastruktur terpadu yang didukung dengan sistem informasi high technology, yaitu sistem informasi terpadu yang berbasis SMBS (Strategy Maps and Balanced Scorecard) - yang ditemukan oleh Kaplan dan Norton (1996,2004), untuk menunjang semua aktivitas lapisan masyarakat. Tentunya diharapkan keseriusan partisipasi dari semua lapisan masyarakat untuk ikut mensukseskannya. Untuk mampu menerapakan perencanaan teknologi, maka negara berkembang biasanya perlu mempertimbangkan 5 (lima) fungsi dasar kelembagaan yaitu pengaturan riset, pendidikan dan pelayanan, kepemimpinan dan pembaharuan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan riset dasar. Perencanaan kota (penggunaan lahan dan perencanaan fisik) berkesinambungan yang bersifat jangka panjang, komprehensif, dan bersifat holistic. Dan pelaksanaan suatu perencanaan kota merupakan usaha yang bersifat memastikan bahwa sebuah perencanaan kota akan dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta. Penerapan teknologi SMBS dalam perencanaan kota meliputi bidang telekomunikasi, transportasi dan ilmu pengetahuan, akan dapat mempermudah dan memperbaiki kualitas kehidupan rakyatnya. Analisis rancangan pengelolaan sistem informasi terpadu yang berbasis SMBS ini merupakan hasil jawaban dari responden yang dijadikan sampel pada penelitian yang menggunakan skala likert, dimana berhubungan dengan setuju atau tidak setuju dari responden.


Rumusan Masalah :



Bagaimanakah Sistem Informasi Terpadu Berbasis 
Strategy Maps  dan Balanced Scorecard dalam pembangunan infrastruktur dasar 
perkotaan pada Koridor Jalan Pahlawan di Kota Semarang dan bagaimana 
implikasinya dalam kebijakan pembangunan infrastruktur terpadu di koridor Jalan 
Pahlawan Semarang?

Tingkat efisiensi penggelontoran endapan sedimen di waduk plta pb. Sudirman

Abstract

Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Air ( PLTA ) PB. Soedirman dengan kapasitas terpasang sebesar 3 x 61,5 MW berlokasi di Kabupaten Banjarnegara, dibangun oleh PT. PLN (Persero) dan mulai beroperasi pada tahun 1988. Saat ini dioperasikan dan dikelola oleh anak perusahaan PT. PLN (Persero ) yang bergerak dibidang pembangkitan, yaitu PT. Indonesia Power. Laju sedimentasi yang cukup tinggi dari Sungai Serayu, mengakibatkan endapan sedimen semakin meningkat dari tahun ketahun. Sedimen yang masuk waduk setiap tahun sebesar 4,19 juta 3 m . Hasil pengamatan PT. Indonesia Power sampai tahun 2006, volume air waduk PLTA PB. Soedirman berkurang, dari semula 148,28 juta 3 m menjadi 72,56 juta 3 m ., dan endapan sedimen dalam waduk sudah mencapai 75,72 juta 3 m atau 51,06 % dari volume total waduk. Penggelontoran sedimen telah dilaksanakan oleh Pengelola PLTA PB. Soedirman mulai tahun 1996 sampai dengan tahun 2006, namun total volume sedimen yang digelontor baru sebesar 685.476 3 m . Volume sedimen ini sangat kecil dibandingkan dengan volume sedimen yang masuk ke waduk setiap tahun. Penelitian ini akan menganalisa tingkat efisiensi dari penggelontoran sedimen di PLTA PB.Soedirman. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penggelontoran sedimen di PLTA PB.Soedirman tidak efisien. Hal ini berdasarkan alasan-alasan dari hasil analisa, antara lain sebagai berikut : - Kecepatan air penggelontor sedimen, ketinggian elevasi permukaan air waduk, serta volume air dan lama waktu penggelontoran sedimen, tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap volume sedimen yang dapat dikeluarkan dari dalam waduk. - Konsentrasi sedimen rata-rata pada saat flushing hanya sebesar 0,0571 - Nilai Flushing efficiency rata-rata dari perhitungan beberapa metode adalah 0,017578 Pelaksanaan Penggelontoran sedimen harus tetap dilaksanakan agar sedimen tidak mengganggu operasi waduk, dan saat yang paling baik berdasarkan analisa pada penelitian ini adalah : - Pada bulan Februari, April, Oktober dan Desember, atau pada bulan basah. - Lama flushing yang paling efektif adalah 15 menit.

Integrasi Sebaran Lokasi Smp Dan Sebaran Permukiman Di Kota Pati

Abstract

Pembangungan kawasan permukiman ditujukan untuk mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang telah ada di dalam atau disekitarnya. Permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan kota adalah disamping permukiman yang sudah ada, muncul permukiman-permukiman baru yang tersebar di daerah pinggiran yang tidak didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan SMP. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman di Kota Pati. Tujuannya adalah mengkaji integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman di Kota Pati Sedangkan sasaran yang akan dilakukan meliputi: (1) sebaran permukiman, (2) sebaran lokasi SMP,(3) sebaran penduduk usia sekolah, (4) pemanfaatan lahan, (5) jaringan jalan, dan (6) analisis integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman. Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan spasial (keruangan) untuk memahami kondisi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman. Pendekatan keruangan ini dilakukan dengan melakukan buffer dan overlay peta jangkauan lokasi SMP, peta kebutuhan SMP menggunakan standar peraturan PU 1987 yang telah disahkan menjadi SNI 2004, peta pemanfaatan lahan dan peta jarak dari jalan. Sedangkan data yang dibutuhkan adalah data sekunder berupa sebaran permukiman, sebaran lokasi SMP, jumlah penduduk usia sekolah, pemanfaatan lahan dan jaringan jalan. Data sekunder tersebut diperoleh dari Bappeda, Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Hasil temuan yang diperoleh adalah pola sebaran lokasi SMP di Kota Pati adalah berkelompok dan membentuk pusat pelayanan di BWK Pusat Kota. Kondisi ini sesuai dengan teori Sujarto (1988), Bintarto (1986) dan Walter Christaller dalam Djojodipuro.M (1992), bahwa distribusi fasilitas lokasi terdapat pada kedudukan pusat pelayanan dan dipengaruhi faktor kepadatan penduduk dan lingkungan. Permukiman-permukiman di daerah pinggiran kota ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan SMP belum tercapai padahal batas ambang minimum penduduk melebihi kapasitasnya dan sudah melebihi jangkauan lokasi maksimum. Kondisi ini belum sesuai dengan teori Dillinger (1994), Glony dalam Woro (1993) dan peraturan PU 1987 (SNI 2004) yang menyatakan bahwa perkembangan kota membutuhkan pelayanan diukur dari sisi supply-demand, daya lahan dan standar saat ini. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa daerah pinggiran kota yakni BWK I, BWK II dan BWK III memiliki sebaran permukiman yang terpencar yang diakibatkan karena lahan pertanian. Dengan sebaran lokasi SMP yang terkonsentrasi di BWK Pusat Kota teridentifikasi kebutuhan dan jarak jangkau sarana SMP yang ada pada daerah pinggiran kota dari permukiman ke pusat palayanan sarana SMP tidak optimal. Untuk mengintegrasikan sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman yang tidak optimal, maka di daerah BWK II yaitu desa Widorokandang, Sugiharjo, Dengkek, Mustokoharjo dan Gajahmati sebagai prioritas pertama dan di Desa Sukokulon, Ngawen, Penambuhan dan Margorejo di Daerah BWK III sebagai prioritas kedua merupakan lokasi untuk pengadaan sarana SMP yang terintegrasi dengan sebaran permukiman di daerah pinggiran. Untuk mendukung penelitian ini, maka direkomendasikan untuk melakukan perencanaan dengan cara pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Dengan dukungan ketersediaan fasilitas sarana SMP yang baru integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman dapat tercapai sesuai kebutuhan pelayanan pendidikan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Pati. 

Rumusan Masalah :

bagaimanakah integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran  permukiman di 
Kota Pati ? 

Fungsi Tambahan (Accessories Use) Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Perumahan: Studi Kasus Kawasan Jalan Raya Utama Bintaro Kota Tangerang Selatan

Abstract

Accessories Use oleh beberapa ahli diperkenalkan dengan sebutan fungsi tambahan yang merupakan penambahan satu atau beberapa fungsi dan tingkatan fungsi ruang, atau dengan kata lain terbentuknya ruang heterogen. Penambahan aktivitas didalam hunian berpengaruh terhadap penggunaan fungsi tambahan yang membutuhkan lahan sebagai wadah aktivitas dan interaksi manusia diatasnya. Pemilihan lokasi pada Perumahan Bintaro Jaya dianggap menarik, karena Bintaro Jaya merupakan perumahan tingkat ekonomi menengah atas, dimana semua sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan hidup telah disediakan oleh pengembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi fungsi tambahan terhadap perubahan penggunaan lahan perumahan ditinjau melalui pendekatan fisik dan pendekatan keruangan. Penggunaan data primer dan sekunder, didapat melalui observasi dengan menggunakan alat bantu kuesioner dan dokumentasi. Data pendukung lainnya didapat melalui kunjungan instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pengolahan data menggunakan alat analisis statistik deskriptif non eksperimental berupa spatial comparative, deskriptif, dan survei untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil studi menunjukan berkembangnya fungsi tambahan dalam hunian diawali dengan peningkatan aktivitas yang membutuhkan lahan sebagai wadahnya. Pemilik berusaha memaksimalkan lahan agar lebih bernilai ekonomis, kemampuan membayar sewa lebih tinggi untuk merubah fungsi utamanya menyebabkan lahan hunian di kawasan jalan raya utama Perumahan Bintaro semakin tersisih oleh kegiatan jasa perdagangan. Kecenderungan ini terjadi pada lokasi lahan hunian yang terbuka aksesnya dan menempati lahan terdepan. Fungsi tambahan berkembang pesat saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998 ditambah dengan perkembangan pembangunan di sekitar perumahan Bintaro Jaya, yaitu munculnya klaster-klaster hunian di luar Sektor I sampai dengan Sektor IX. Pemicu lainnya, beroperasinya jalan toll JORR (Jakarta Outer Ring Road) yang menghubungkan DKI Jakarta dengan Kecamatan Pondok Aren membuka peluang penghuni untuk menjadikan rumah tinggalnya menjadi lebih bernilai ekonomis. Ketidaksiapan pengembang untuk menyediakan fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan penghuni juga merupakan faktor pendorong lainnya terhadap implikasi fungsi tambahan terhadap perubahan penggunaan lahan perumahan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terjadinya perubahan penggunaan lahan perumahan ditandai dengan peningkatan aktivitas dalam rumah, perubahan intensitas bangunan hingga perubahan fungsi bangunan pada lahan hunian. Kata kunci : fungsi tambahan, perubahan penggunaan lahan, perumahan.