Integrasi Sebaran Lokasi Smp Dan Sebaran Permukiman Di Kota Pati

Abstract

Pembangungan kawasan permukiman ditujukan untuk mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang telah ada di dalam atau disekitarnya. Permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan kota adalah disamping permukiman yang sudah ada, muncul permukiman-permukiman baru yang tersebar di daerah pinggiran yang tidak didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan SMP. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman di Kota Pati. Tujuannya adalah mengkaji integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman di Kota Pati Sedangkan sasaran yang akan dilakukan meliputi: (1) sebaran permukiman, (2) sebaran lokasi SMP,(3) sebaran penduduk usia sekolah, (4) pemanfaatan lahan, (5) jaringan jalan, dan (6) analisis integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman. Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan spasial (keruangan) untuk memahami kondisi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman. Pendekatan keruangan ini dilakukan dengan melakukan buffer dan overlay peta jangkauan lokasi SMP, peta kebutuhan SMP menggunakan standar peraturan PU 1987 yang telah disahkan menjadi SNI 2004, peta pemanfaatan lahan dan peta jarak dari jalan. Sedangkan data yang dibutuhkan adalah data sekunder berupa sebaran permukiman, sebaran lokasi SMP, jumlah penduduk usia sekolah, pemanfaatan lahan dan jaringan jalan. Data sekunder tersebut diperoleh dari Bappeda, Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Hasil temuan yang diperoleh adalah pola sebaran lokasi SMP di Kota Pati adalah berkelompok dan membentuk pusat pelayanan di BWK Pusat Kota. Kondisi ini sesuai dengan teori Sujarto (1988), Bintarto (1986) dan Walter Christaller dalam Djojodipuro.M (1992), bahwa distribusi fasilitas lokasi terdapat pada kedudukan pusat pelayanan dan dipengaruhi faktor kepadatan penduduk dan lingkungan. Permukiman-permukiman di daerah pinggiran kota ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan SMP belum tercapai padahal batas ambang minimum penduduk melebihi kapasitasnya dan sudah melebihi jangkauan lokasi maksimum. Kondisi ini belum sesuai dengan teori Dillinger (1994), Glony dalam Woro (1993) dan peraturan PU 1987 (SNI 2004) yang menyatakan bahwa perkembangan kota membutuhkan pelayanan diukur dari sisi supply-demand, daya lahan dan standar saat ini. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa daerah pinggiran kota yakni BWK I, BWK II dan BWK III memiliki sebaran permukiman yang terpencar yang diakibatkan karena lahan pertanian. Dengan sebaran lokasi SMP yang terkonsentrasi di BWK Pusat Kota teridentifikasi kebutuhan dan jarak jangkau sarana SMP yang ada pada daerah pinggiran kota dari permukiman ke pusat palayanan sarana SMP tidak optimal. Untuk mengintegrasikan sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman yang tidak optimal, maka di daerah BWK II yaitu desa Widorokandang, Sugiharjo, Dengkek, Mustokoharjo dan Gajahmati sebagai prioritas pertama dan di Desa Sukokulon, Ngawen, Penambuhan dan Margorejo di Daerah BWK III sebagai prioritas kedua merupakan lokasi untuk pengadaan sarana SMP yang terintegrasi dengan sebaran permukiman di daerah pinggiran. Untuk mendukung penelitian ini, maka direkomendasikan untuk melakukan perencanaan dengan cara pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Dengan dukungan ketersediaan fasilitas sarana SMP yang baru integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman dapat tercapai sesuai kebutuhan pelayanan pendidikan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Pati. 

Rumusan Masalah :

bagaimanakah integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran  permukiman di 
Kota Pati ?