Partisipasi Masyarakat Dalam Perbaikan Dan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur

Abstract

Di Kelurahan Batu Sembilan, masih terdapat adanya masalah, antara lain: adanya fenomena yang menunjukkan lingkungan permukiman yang tidak terpelihara seperti: sampah-sampah yang berserakan, bau yang tidak sedap, saluran air yang tersumbat, kurangnya pengetahuan masyarakat dan kuatnya keyakinan sebagian masyarakat dalam menggunakan sampah sebagai bahan pemupukan lahan pertanian; perilaku/ sikap masyarakat yang kurang memperhatikan arti pentingnya kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, patut untuk dikaji bagaimana partisipasi mereka terhadap pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman. Sedangkan sasaran yang akan dilakukan meliputi mengidentifikasi organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman. Pendekatan studi yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada kondisi empirik yang ditemukan di lapangan. Pengumpulan data ini terbagi atas pengumpulan data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang merupakan metode untuk melakukan kajian terhadap partisipasi masyarakat dalam perbaikan lingkungan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan di Kelurahan Batu Sembilan dipengaruhi oleh karakteristik masyarakatnya, seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, mata pencaharian, penghasilan, dan suku/etnis. Masyarakat hanya senang memasuki organisasi informal yang beraktivitas seni budaya. Dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman, khususnya dalam perbaikan rumah tinggal, ternyata sebagian masyarakat mendapat bantuan dari pemerintah. Masyarakat mau berpartisipasi jika kegiatan tersebut berskala kecil. Rekomendasi studi ini adalah perlunya pembinaan partisipasi dari pihak pimpinan Kecamatan Tanjungpinang Timur maupun Lurah Batu Sembilan agar masyarakat dapat lebih banyak memiliki tanggungjawab untuk memelihara dan memperbaiki lingkungan permukiman secara optimal. 

Potensi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Petani Dalam Mendukung Kebijakan Agropolitan Di Kabupaten Musi Rawas

Abstract

Pembangunan wilayah yang mengusung konsep agropolitan telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir di negara ini. Konsep agropolitan menjadi pilihan daerah untuk 6 mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah. Kabupaten Musi Rawas saat ini sedang mengadopsi konsep agropolitan untuk membangunan wilayahnya. Tetapi pembangunan agropolitan ini belum didukung oleh pengembangan SDM, terutama SDM petani di sekitar kawasan agropolitan. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi dan menganalisis potensi pengembangan SDM petani khususnya petani karet dalam mendukung kebijakan agropolitan di Kabupaten Musi Rawas. Karena Kabupaten Musi Rawas memiliki sektor unggulan perkebunan karet rakyat yang luas. Ruang lingkup spasial penelitian dilakukan distrik-distrik agropolitan seperti distrik Megang Sakti dan Agropolitan Center Muara Beliti sebagai daerah pengembangan agropolitan. Sedangkan ruang lingkup substansial lebih ditekankan pada materi pengembangan SDM petani terutama petani karet. Dari kajian teori diperoleh beberapa variabel penelitian yang terkait dengan potensi pengembangan SDM petani yaitu variabel yang tergabung dalam faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal seperti penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, motivasi petani, pendidikan formal dan non formal petani, peranan lembaga petani serta produktivitas agribisnis karet. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan metode analisis deskriptif dan scatter plot sebagai alat untuk menganalisis hubungan antar variabel. Data yang digunakan adalah data primer dengan petani karet sebagai respondennya. Purposive sampling digunakan untuk menentukan lokasi penelitian dan kuota sampling untuk menentukan sampel penelitian. Kawasan Agropolitan Megang Sakti dan Kawasan Agropolitan Center Muara Beliti ditetapkan sebagai lokasi penelitian. Berdasarkan hasil analisis potensi pengembangan SDM petani di kedua kawasan agropolitan relatif rendah. Begitu juga dengan produktivitas agribisnis. Tetapi hubungan antar variabel internal, eksternal dan produktivitas menunjukkan hubungan yang erat dan cenderung positif di Kawasan Agropolitan Megang Sakti. Sehingga di kawasan agropolitan memiliki potensi untuk pengembangan SDM petani khususnya petani karet. Rekomendasi yang diusulkan dalam mendukung pengembangan SDM petani khususnya petani karet di Kawasan Agropolitan Kabupaten Musi Rawas yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan teknologi pertanian melalui pengembangan pendidikan formal, pendidikan non formal dan memperkuat kelembagaan petani. 

Pengembangan Kawasan Industri Dalam Meningkatkan Investasi Di Kota Semarang

ABSTRAK

Berangkat dari perkembangan kawasan industri di kota Semarang yang masih berjalan lambat, yang mengakibatkan keberadaannya belum mampu menjadi sarana untuk memberi kemudahan bagi kegiatan industri guna mendorong minat investasi di kota Semarang sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini diangkat dalam kerangka membangun kembali nilai-nilai yang terkandung dalam kawasan industri dengan tujuan agar kawasan industri dapat mengambil bagian dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia khususnya di kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perangkat peraturan perundangan yang ada sudah cukup menunjang bagi perkembangan kawasan industri dalam menarik minat investasi di kota Semarang, tujuan lainnya adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan kawasan industri di kota Semarang berjalan sesuai dengan harapan, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dan memberikan saran serta masukan kepada pemerintah untuk perbaikan di kemudian hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris . pendekatan yuridis normatif digunakan dengan alasan bahwa kawasan industri merupakan institusi yang menjalankan perannya berdasarkan norma-norma hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana pembangunan kawasan industri berjalan dalam realitanya. Sedangkan data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Keberadaan kawasan industri diatur dengan Keputusan Presiden no. 41 tahun 1996, namun pembangunan kawasan industri dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa instansi, sehingga diperlukan adanya koordinasi. Koordinasi tersebut akan dapat berjalan dengan baik manakala ada perangkat peraturan pada tingkat pusat maupun daerah yang mengatur keterlibatan tersebut. Sampai saat ini perangkat peraturan yang ada masih belum cukup untuk menunjang bagi perkembangan kawasan industri dalam menarik minat investasi di kota Semarang. Sejalan dengan Otonomi Daerah, pemerintah kota Semarang dapat memanfaatkan kawasan industri yang ada sebagai sarana meningkatkan iklim investasi yang lebih baik guna meningkatkan daya saing kota Semarang terhadap kota-kota lainnya dalam menarik investor. Agar kawasan industri berperan secara optimal dalam ikut serta meningkatkan minat investasi, maka diperlukan adanya dukungan dan sinergi dari pemerintah kota Semarang kepada kawasan industri yang ada . Langkah –langkah yang dapat ditempuh pemerintah kota Semarang untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memasukkan kawasan industri di dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah kota Semarang di bidang investasi, termasuk dengan memberikan perlakuan khusus kepada investor yang menanamkan modalnya di dalam lokasi kawasan industri. Kata Kunci : Kawasan Industri, Investasi.

Rumusan Masalah :

1. Apakah perangkat peraturan perundangan  yang ada sudah cukup menunjang untuk memberikan nilai tambah  bagi kawasan  industri dalam menarik  minat investor di Kota Semarang  ?. 

2. Bagaimanakah      pelaksanaan    pembangunan   kawasan   industri  di Kota      Semarang   dijalankan ?. 

3. Kendala-kendala apakah yang mungkin timbul dalam mengembangkan kawasan industri di Kota Semarang dan upaya-upaya apakah yang perlu dilakukan untuk mengurangi kendala-kendala tersebut.     

Dongeng Timun Emas (Indonesia) Dan Dongeng Sanmai No Ofuda (Jepang) (Studi Komparatif Struktur Cerita Dan Latar Budaya)

Abstract

Penelitian ini berjudul “DONGENG TIMUN EMAS (INDONESIA) DAN DONGENG SANMAI NO OFUDA (JEPANG) (Studi Komparatif Struktur Cerita dan Latar Budaya)”. Latar belakang penelitian ini didasari oleh ketertarikan peneliti pada folklor Jepang, terutama dongeng. Dengan membaca dan mempelajari dongeng-dongeng tersebut, peneliti menemukan banyak hal yang secara tidak langsung memperkaya khazanah pengetahuan peneliti akan negara Jepang, baik pengetahuan yang berhubungan dengan ragam bahasa kuno, maupun pengetahuan yang berhubungan dengan budaya asli masyarakat Jepang. Dari perkenalan dengan bermacam-macam dongeng Jepang tersebut, peneliti sering menemukan dongeng-dongeng Jepang yang mempunyai kemiripan tema dengan dongeng-dongeng dari berbagai daerah di Nusantara. Dan dari sekian banyak jenis dongeng-dongeng tersebut, peneliti memilih dongeng yang berjudul Sanmai no Ofuda untuk dibandingkan dengan dongeng berjudul Timun Emas yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab tiga permasalahan utama, yakni: (1) mengungkap struktur cerita dongeng Timun Emas dan dongeng Sanmai no Ofuda; (2) mengungkap unsur-unsur budaya yang terdapat dalam dongeng Sanmai no Ofuda dan dongeng Timun Emas; dan (3) mengungkap persamaan dan perbedaan dari kedua dongeng tersebut. Untuk dapat menjawab ketiga permasalahan tersebut digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sastra bandingan, pendekatan strukturalisme model A.J Greimas dan pendekatan kebudayaan. Ketiga pendekatan tersebut digunakan karena yang menjadi objek penelitian ini adalah dua buah karya sastra berbeda bahasa yang kemudian dibandingkan dari segi struktur dan aspek budayanya. Dari dua wacana/ teks yang memuat dongeng Sanmai no Ofuda dan dongeng Timun Emas , yang dijadikan data penelitian, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa bagian dari dongeng Sanmai no Ofuda dan dongeng Timun Emas mempunyai struktur dan unsur budaya yang sama. Namun, meskipun demikian, dari perbedaan-perbedaan yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa dongeng Sanmai no Ofuda dan dongeng Timun Emas tidak saling mempengaruhi, Hal tersebut dapat dilihat dari ciri khas masing-masing dongeng yang merupakan gambaran kehidupan masyarakat di mana dongeng tersebut lahir.


Rumusan Masalah :
1. BAGAIMANAKAH STRUKTUR CERITA DONGENG TIMUN EMAS ?
2. BAGAIMANAKAH STRUKTUR CERITA DONGENG SANMAI NO OFUDA ? 
3. UNSUR-UNSUR BUDAYA APA YANG TERDAPAT DALAM DONGENG  TIMUN  EMAS DAN 
DONGENG SANMAI NO OFUDA?
4. BAGAIMANAKAH PERSAMAAN DAN PERBEDAAN STRUKTUR CERITA DAN LATAR BUDAYA  

Analisis Pengaruh Beta Dan Varian Return Saham Terhadap Return Saham Studi Pada Perusahaan Lq 45 Di Bursa Efek Jakarta Periode Bulan Januari Tahun 2005 Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2005

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel beta saham dan varian return saham terhadap return saham pada pada perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Jakarta Periode Bulan Januari Tahun 2005 Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2005. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria: Perusahaan yang tercatat sebagai indeks saham LQ45 pada kurun waktu penelitian (periode harian Januari-Desember 2005). Data diperoleh berdasarkan publikasi JSX Monthly Statistics Januari- Desember 2005. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 44 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta f-statistik untuk menguji keberartian pengaruh secara bersama-sama dengan level of significance 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel beta saham dan varian return saham secara parsial signifikan terhadap return saham. Kemampuan prediksi dari kedua variabel tersebut terhadap return saham sebesar 74,9% sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya adjusted R square sebesar 0,749 sedangkan sisanya 25,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.


Rumusan Masalah :

1. Apakah terdapat pengaruh dari beta saham terhadap return saham 
perusahaan? 
2. Apakah terdapat pengaruh dari varian return saham terhadap return saham 
perusahaan?  

Pelaksanaan Grosse Akta Pengakuan Hutang Di Kota Semarang

Abstract

Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak secara hukum. Dari banyaknya masalah kredit macet akhir-akhir ini yang dapat mengganggu lancarnya roda perekonomian, maka perlu kiranya dibahas, dipelajari tentang masalah adanya Grosse Akta, untuk memenuhi kebutuhan manusia di dalam masyarakat. Grosse Akta Notaris yang mana dalam penerapan hukumnya sejak jaman penjajahan Belanda sampai dengan Indonesia dalam tiga dekade (Orla, Orba, dan Reformasi) terdapat ketidaksamaan.Dapat dikatakan penyamaan persepsi tentang pelaksanaan Grosse Akta Notaris sejak jaman penjajahan sampai dengan merdeka tidak pernah terwujud, bahkan saat ini pada kenyataannya sangat tergantung dari situasi, kondisi dan kepentingan pribadi dari pejabat pemerintah secara subyektif. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk akta pengakuan hutang yang dipakai oleh Bank dengan nasabah debiturnya, untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang di Kota Semarang, serta mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh apabila grosse akta pengakuan hutang tidak dapat langsung dimintakan eksekusi. Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang terdapat 2 hambatan, yaitu: terjadi perbedaan jumlah hutang yang akan dimohonkan eksekusi, dan dalam grosse akta pengakuan hutang terdapat persyaratan lain yang berbentuk perjanjian. Dalam praktek notaris mungkin terjadi bahwa jumlah hutang adalah berbeda dengan antara grosse akta pengakuan hutang dengan kenyataan yang ada karena debitur dalam kenyataannya baru mengambil sebagian kreditnya atau debitur telah melakukan beberapa angsuran pembayaran. Upaya hukum yang akan ditempuh apabila permohonan eksekusi pengakuan hutang tidak dapat dilaksanakan maka bank dapat menjual benda jaminan terhadap benda jaminan bergerak bertubuh dan seperti deposito, dapat juga mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri. Bila bank lebih menyukai cara damai maka dibuat perjanjian perdamaian dengan debitur dihadapan notaris. Dapat disimpulkan bahwa dalam suatu pengikatan hutang, bentuk perjanjian pengakuan hutang yang dipilih oleh Bank adalah notariil, adanya hambatan tentang perbedaan jumlah hutang yang akan dimohonkan eksekusi, dan dalam grosse akta pengakuan hutang terdapat persyaratan lain yang berbentuk perjanjian dan Upaya hukum yang akan ditempuh apabila permohonan eksekusi pengakuan hutang tidak dapat dilaksanakan dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri atau dengan membuat perjanjian perdamaian antara kreditur dengan debitur di hadapan notaris.  

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana bentuk akta pengakuan hutang yang dipakai oleh Bank dengan debiturnya? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang di Kota Semarang? 

3. Bagaimanakah upaya hukum yang harus ditempuh apabila grosse akta pengakuan hutang tidak dapat langsung dimintakan eksekusi? 

Penegakan Hukum Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

ABSTRAK

Penegakan Hukum Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagai pedoman pelaksanaan dalam perspektif undang-undang nomor 5 tahun 1999 (yang pada asasnya atau tujuan harus dilaksanakan dengan prisip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, dan adil atau tidak diskriminatif) dalam pelaksanaannya masih banyak diwarnai perilaku usaha yang tidak sehat. Seperti melakukan persengkokolan serta melakukan kolusi dengan panitia pengadaan pada metode sistem penunjukan langsung dan pemilihan langsung untuk menentukan hasil akhir pemenang. Hal ini bisa dilihat dari fakta yang ada pada pengadaan yang dilakukan oleh Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jateng, karena dalam proses pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 di situ masih terdapat adanya metode penunjukkan langsung dan pemilihan langsung untuk menentukan penyedia barang dan jasa untuk perlu dirubah sistem dan peraturannya tidak perlu lagi menggunakan penunjukkan langsung, pemilihan langsung, dan pelelangan terbatas lebih baik menggunakan metode pelelangan umum. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagai implementasi kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilaksanakan persaingan sehat dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para dunia usaha untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa, maka perlu diadakan perbaikan sistim pengadaan barang/jasa terhadap metode/sistim pemilihan penyedia barang/jasa cukup dilaksanakan dengan pelelangan umum terhadap para penyedia barang/jasa yang setara. Untuk sistim penunjukan langsung sebaiknya dilaksanakan pada pekerjaan yang bersifat darurat atau karena bencana alam. sehingga dapat mendukung persaingan usaha yang sehat sebagaimana yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Formulasi keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagai implementasi kebijakan publik tidak konsisten dengan asas dan tujuan pengadaan barang itu sendiri, antara lain terbuka dan bersaing, adil / tidak diskriminatif, sementara dalam metode pemilihan penyedia barang / jasa masih dilaksanakan dengan sistem penunjukkan langsung, pelelangan terbatas dan pelelangan umum, cara seperti ini justru akan mempersempit persaingan sehat dan menumbuhkan persaingan tidak sehat / tidak kompetitif, tidak adil dan diskriminatif. Sebaiknya proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif. Untuk menentukan penyedia barang dan jasa perlu dirubah sistim atau peraturannya tidak perlu lagi menggunakan penunjukan langsung, pemilihan langsung dan pelelangan terbatas lebih baik menggunakan metode pelelangan umum.

Rumusan Masalah :

1. Mengapa Pola Hukum Administrasi Pengadaan barang dan Jasa menurut Keppres 80/2003 tidak/kurang mampu menekan adanya Persengkokolan dalam tender ? 

2 Bagaimana  dampak pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebelum dan sesudah  Kepres Nomor 80 Tahun 2003.  

3  Bagaimana formulasi Kepres Nomor 80 Tahun 2003 agar sejalan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

Penataan Tanah Perkotaan Dalam Upaya Meningkatkan Daya Guna Dan Hasil Guna Penggunaan Tanah Melalui Konsolidasi Tanah (Land Consolidation) Di Denpasar Utara - Bali

Abstract

Dinamika pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sedang persediaan tanah terbatas, seperti yang terjadi di Kelurahan Tonja dan Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, hal ini menyebabkan dilakukan pembangunan proyek peningkatan jalan arteri Denpasar melalui konsolidasi tanah perkotaan sebagai implementasi Rencana Tata Ruang Kota yang dipandang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan konsolidasi tanah (Land Consolidation) perkotaan yang terjadi di kelurahan Tonja dan desa Dangin Puri Kaja, kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dan cara penyelesaiannya serta mengetahui manfaat yang diperoleh pemilik tanah yang terkena konsolidasi tanah (Land Consolidation) dan Pemerintah Kota Denpasar. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis, sedangkan populasinya yaitu semua pihak yang terkait dengan penataan tanah perkotaan dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penggunaan tanah melalui konsolidasi tanah (land consolidation) di Denpasar Utara, Bali dengan menggunakan cara non-random guna mendapatkan sampel, kemudian data primer dan sekunder yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan konsolidasi tanah (Land Consolidation) perkotaan di kelurahan Tonja dan desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara didahulukan dengan pelepasan hak tanah sawah kepada tanah negara, setelah ditata kemudian diredistribusikan kepada para pemilik tanah, hambatan yang dihadapi antara lain susahnya mengumpulkan pemilik tanah untuk mengadakan musyawarah, sehingga dibutuhkan kesabaran dari panitia konsolidasi. Manfaat yang diterima pemilik tanah adalah nilai tanahnya meningkat, bagi Pemerintah Kota Denpasar berhasil mewujudkan tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Denpasar sementara bagi Kantor Pertanahan Kota Denpasar telah terlaksana tertib administrasi pertanahan. Pelaksanaan konsolidasi tanah (Land Consolidation) perkotaan yang terjadi di kelurahan Tonja dan desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara berlangsung dengan partisipasi aktif dari pemilik tanah sehingga hambatanhambatan yang ada mampu diselesaikan dengan baik serta manfaat yang diidamidamkan dapat dinikmati bersama.


Rumusan Masalah :
1. Bagaimana pelaksanaan Konsolidasi Tanah (Land Consolidation) Perkotaan di Kelurahan Tonja dan Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, kota Denpasar? 
2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dan cara penyelesaiannya?  
3. Manfaat apa yang diperoleh pemilik tanah yang terkena Konsolidasi Tanah (Land Consolidation) dan Pemerintah Kota Denpasar?  

Model Analisis Bioekonomi Dan Pengelolaaan Sumberdaya Ikan Demersal (Studi Empiris Di Kota Tegal), Jawa Tengah

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi hasil tangkapan dan upaya pada tingkat tangkapan maksimum lestari (MSY), Maximum Economic Yield (MEY) dan Open Acces (OA). MSY, MEY dan OA merupakan indikator bioekonomi yang akan digunakan untuk memformulasikan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan perikanan di Kota Tegal. Penelitian ini khusus menggunakan jaring arad (mini trawl) sebagai pendekatan untuk analisis stok sumberdaya ikan demersal. Alat analisis yang digunakan adalah model bioekonomi Schaefer dan Fox (Anderson, 1986). Model Fox lebih sesuai untuk mengestimasi stok ikan demersal di Kota Tegal. Selanjutnya analisis dalam penelitian ini menggunakan model Fox. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil tangkapan dan upaya pada tingkat Maximum Sustainable Yield (MSY) sebesar 5.530 ton/tahun dan 20.823 trip/tahun. Sementara estimasi nilai Maximum Economic Yield (MEY) dan Open Acces (OA) pada tingkat 5.376 ton/tahun ; 16.258 trip/tahun.dan 3.469 ton/tahun ; 47.860 trip/tahun. Profitabitas jaring arad sebesar RP. 81.913/trip. Analisis dengan model Fox menunjukan bahwa sudah terjadi tangkapan lebih (overfishing) sejak tahun 1997 dengan tingkat pemanfaatan sebesar 149,92 % . Beberapa bentuk pengelolaan perikanan yang diajukan dalam penelitian ini diantaranya adalah: pembatasan kuota penangkapan ikan pada tingkat MSY sebesar 296 Kg/Trip dan untuk MEY 331 Kg/Trip ; kebijakan terhadap lebar ukuran mata jaring ; upaya konservasi ; kontrol terhadap musim/daerah penangkapan ikan (spawning ground dan fishing ground) ; penggiliran dalam melakukan penangkapan ikan (fishing with alternate day) ; pembatasan penerbitan izin penangkapan bagi kapal baru, ; Co-management diantara stakeholders ; Penegakan hukum (enforcement) dan pengawasan (surveilance) dan Fisheries Information System (FIS) perikanan tangkap sebagai dasar kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan demersal.

Rumusan Masalah :

1. Apakah sumberdaya ikan di Kota Tegal masih layak untuk dieksploitasi ? 

2. Bagaimana upaya yang optimal dalam melakukan usaha penangkapan ikan? 

3. Berapa produksi yang optimal dalam usaha penangkapan ikan? 

4. Bagaimana profitabilitas usaha penangkapan ikan dengan jaring arad ? 

5. Bagaimana kebijakan yang tepat dalam mengelola sumberdaya ikan demersal di Kota 

Tegal?

Pemilihan Kode Dalam Masyarakat Dwibahasa: Kajian Sosiolinguistik Pada Masyarakat Jawa Di Kota Bontang Kalimantan Timur

Abstract

Kajian tentang bahasa yang dihubungkan dengan faktor sosial merupakan suatu kajian yang sangat menarik. Dengan adanya perpindahan penduduk dari satu propinsi ke propinsi lainnya, maka terdapat sebuah interaksi pada masyarakat pendatang dan masyarakat lokal yang menimbulkan kontak bahasa. Kontak bahasa pada masyarakat pendatang yang memunculkan bermacam-macam kode bahasa dan gejala alih kode dan campur kode tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan wujud variasi dan faktor penentu pemilihan kode, alih kode, dan campur kode pada tuturan masyarakat tutur Jawa di kota Bontang propinsi Kalimantan Timur, serta faktor-faktor sosial yang menjadi penentu alih kode dan campur kode. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori masyarakat tutur yang dikemukakan oleh Fishman (1972), kedwibahasaan yang diajukan oleh W.F. Mackey (1972), komponen tutur yang dicetuskan oleh Dell Hymes (1974), kode yang dikemukakan oleh Wardhaugh (1986), dan alih kode dan campur kode yang dirumuskan oleh Hudson (1996). Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan Sosiolinguistik dan merupakan sebuah penelitian lapangan. Ancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ancangan kualitatif. Metode observasi dan wawancara merupakan metode yang digunakan dalam penyediaan data. Data dalam penelitian ini berupa tuturan masyarakat pendatang di kota Bontang yang di dalamnya mengandung unsur campur kode dan alih kode. Dengan menggunakan metode korelasi/padan dalam menganalisis data, diperoleh hasil penelitian berupa macam-macam kode bahasa dan faktor-faktor yang menentukan, bentuk alih kode dan campur kode, serta faktor-faktor sosial penentu alih kode dan campur kode. Kode yang ditemukan pada masyarakat tutur Jawa di kota Bontang adalah kode berupa Bahasa Indonesia (BI), Bahasa Jawa (BJ), Bahasa daerah lain (BL), dan Bahasa asing (BA), dengan faktor-faktor penentu berupa (1) ranah, (2) peserta tutur, dan (3) norma. Pada alih kode dengan kode dasar BI, muncul variasi alih kode BJ dan BA. Pada alih kode dengan kode dasar BJ, muncul variasi alih kode BI. Campur kode pada masyarakat tutur Jawa memunculkan campur kode dengan kode BI, BJ, BA dan BL. Didasarkan pada jenis situational code-switching, perubahan bahasa terjadi karena (1) perubahan situasi tutur, (2) kehadiran orang ketiga, dan (3) peralihan pokok pembicaraan, sedangkan pada metaphorical codeswitching perubahan bahasa terjadi karena penutur ingin menekankan apa yang diinginkannya. Campur kode terjadi karena (1) keterbatasan penggunaan kode, dan (2) penggunaan istilah yang lebih populer. Berkenaan dengan hasil penelitian, penulis menyarankan agar penelitian mengenai pemilihan kode pada masyarakat tutur Jawa di kota Bontang perlu ditindaklanjuti dengan ruang lingkup yang lebih sempit agar analisis yang dilakukan dapat mencapai hal yang lebih mendasar pada masalah pemilihan bahasa.

Perjanjian Jual Beli Perumahan Yang Memuat Klausula Eksonerasi Di Kabupaten Bekasi

Abstract

Dalam pelaksanaannya pemerintah telah menetapkan pedoman pengikatan jual-beli rumah melalui Keputusan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) No. 09/Kept/M/1995 yang menegaskan bahwa pengembang wajib melaksanakan pendirian bangunan sesuai waktu yang telah diperjanjikan menurut gambar arsitektur, denah, dan spesifikasi teknik bangunan yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjanjian pengikatan jual-beli rumah tersebut. Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam perjanjian standar jual beli rumah dibuat oleh pebisnis real estate sah ataukah tidak sah ditinjau dari hukum perjanjian. Mengetahui bahwa klausula eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian standar melanggar ataukah tidak ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan didukung data primer dari lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian jual beli perumahan di Kabupaten Bekasi dalam perspektif kebebasan membuat perjanjian (freedom of contract) tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian secara yuridis materiil perjanjian baku tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh pengembang dalam perjanjian jual beli rumah yang berisi ketentuan pengalihan tanggung jawab, tindakan berupa pembatalan sepihak dan pengembang tidak mengembalikan uang yang dibayarkan oleh pembeli adalah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf, a, c dan d Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini. Terhadap pengetahuan konsumen tentang Undang-undang perlindungan konsumen yang melindungi hak-hak mereka  

Rumusan Masalah :

1) Apakah kontrak baku jual-beli perumahan yang terdapat dalam klausula eksonerasi melanggar ketentuan klausula baku sebagaimana di atur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.  

2) Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi kontrak baku dalam jual beli perumahan yang terdapat dalam klausula eksonerasi ?  

Realisasi Pemungutan Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial

Abstract

The research is to know how is the realization of royalty collected in TVKU. Royalty is the payment which has been given to copyright owner. According to UU No. 19 th 2002 copyright is the exclusivity rights of the owner or copyright holder to arrange the using of idea outcome or information. Basically, copyright is the rights to copy a creation or product. The respondent in this research are Mr. Udik Haryanto as the District Head of Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Middle of Java, and Mr. DR. Eng. Yuliman Purwanto, M.Eng as a Managing Director TV Kampus UDINUS (TVKU) Semarang. This research used juridical empirical method and descriptive analytical method. The technique which is used to collected data by field research is interview. The result of interview with the chairman of KCI Middle of Java, Managing Director TV-KU and General Manager Pro TV, that collection royalty of the song in local private TV at Semarang has been realization well and appropriate with the rules, which has been declored together between YKCI and song writers under YKCI protection. Keyword : Royalty and Copyright Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana realisasi pemungutan royalti pada TV-KU. Royalti adalah pembayaran yang diberikan pada pemilik hak cipta. Hak cipta sendiri menurut UU No.19 Th.2002 adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Udik Haryanto selaku Kepala Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) daerah Jawa Tengah, serta Bapak DR.Eng.Yuliman Purwanto, M.Eng selaku Direktur Utama TV Kampus Udinus (TV-KU) Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data melalui studi lapangan ini adalah dengan menggunakan wawancara. Dari hasil wawancara dengan Ketua KCI daerah Jateng, Dirut TV-KU dan GM Pro TV, maka diperoleh hasil bahwa pemungutan royalti lagu pada TV Swasta Lokal di kota Semarang telah dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan rambu-rambu yang ada, yang telah ditetapkan bersama antara YKCI dan para pencipta lagu yang berada di bawah naungan YKCI. Kata kunci : Royalti dan Hak Cipta

Pembiayaan Syariah Dengan Prinsip Bagi Hasil Menurut UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dari Sudut Pandang Hukum Islam

Abstract

Pada tanggal 17 Juni 2008, perbankan syariah memasuki babak baru dalam industri perbankan di Indonesia. Pada tanggal tersebut DPR secara resmi mengesahkan RUU Perbankan Syariah menjadi Undang-Undang. Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan salah satu jawaban atas makin pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah di tanah air. Salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil yang memiliki perbedaan karakter cukup mendasar dengan bank konvensional yang berdasarkan bunga hingga prinsip bagi hasil merupakan ruh dari perbankan syariah. Meski begitu dalam prakteknya komposisi pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil ternyata masih jauh dari yang diharapkan, saat ini total komposisi pembiayaan mudharabah dan musyarakah di perbankan syariah ternyata tidak mencapai angka 40% sehingga masih kalah jika dibandingkan produk pembiayaan lain. Dalam tesis ini penulis tertarik untuk meneliti dua hal : (1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan syariah dengan Prinsip Bagi Hasil menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta (2) Apa kendala-kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam penerapan pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Standar normatifitas penelitian ini adalah ushul fiqh , terutama untuk mengetahui sejauh mana pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil menurut UU No. 21 tentang Perbankan Syariah tersebut sesuai dengan Hukum Islam (syariat). Dari hasil penelitian tesis ini ditemukan bahwa pembiayaan syariah dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam UU No.21 tentang Perbankan Syariah. Dalam sistem keuangan bagi hasil, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai sehingga kreditur pun harus menanggung kerugian debitur jika ia merugi, sedangkan dalam pinjaman berbunga seorang debitur harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga tanpa memedulikan apakah ia untung atau rugi. Meski transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah tidak merujuk langsung pada Al Quran dan Sunnah tetapi sebagai alternatif pembiayaan non ribawi bentuk kerjasama ini telah diterima Islam sebagai instrumen utama untuk mengembangkan jaringan perdagangan. Sebagaimana skema pembiayaan yang lain, skema pembiayaan bagi hasil juga memiliki kelemahan dalam penerapannya terutama berkaitan dengan besarnya resiko yang meliputi resiko pembiayaan, resiko pasar dan resiko operasional. Untuk meminimalisir resiko UUPS mewajibkan semua perbankan Syariah menerapkan manajemen resiko. Kendala penerapan pembiayaan ini terutama berkaitan dengan masalah keagenan yaitu asimetric information, moral hazard dan adverse selection (seleksi yang merugikan). Dalam prakteknya kendala-kendala ini diantisipasi dengan penerapan Incentive-compatible constraint.

Rumusan Masalah :

Bagaimana penerapan pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil pada perbankan syariah? 

Apa kendala-kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam penerapan pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil ?     

Model Diversifikasi Usaha Masyarakat Pesisir Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Serta Kelestarian Sumber Daya Wilayah Pesisir Di Kabupaten Belu-NTT

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh diversifikasi usaha masyarakat pesisir terhadap kesejahteraan dan kelestarian lingkungan pesisir. Penelitian ini dilakukan di desa pesisir Kabupaten Belu, selama 21 bulan, sejak bulan Maret 2006-Oktober 2008, populasi daerah penelitian terdiri dari 25 desa pantai di 6 kecamatan. Sampel masyarakat pesisir sebanyak 200 orang, pengambilan dilakukan dengan metode Stratified Sampling. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik Observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi. Berdasarkan model yang dikembangkan dari teori yang relevan, maka dilakukan pengujian atas model dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM) berbasis AMOS. Hasil analisis diketahui tingkat kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan pesisir sangat ditentukan oleh usaha penangkapan ikan, budidaya ternak dan eksploitasi lingkungan. Hasil analisis lanjutan dengan uji lamda menunjukkan bahwa hanya usaha ternak berpengaruh terhadap kesejahteraan sedangkan kelestarian lingkungan pesisir dipengaruhi oleh usaha penangkapan ikan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa, pemanfaatan sumberdaya pesisir belum optimal. Model diversifikasi dapat dijadikan alternatif pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Belu dengan memperbaiki indikator yang mendukung setiap variabel. Model ini diberi nama NATERNELA merupakan model diversifikasi berbasis tiga jenis usaha.


Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengaruh diversifikasi usaha terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. 
2.  Bagaimana pengaruh diversifikasi usaha terhadap kelestarian lingkungan pesisir. 
3.  Bagaimana pengaruh kesejahteraan masyarakat pesisir terhadap kelestarian lingkungan pesisir.  
4. Bagaimanakah model diversifikasi usaha sebagai bentuk pemanfaatan  sumberdaya pantai yang cocok dikembangkan  di Kabupaten Belu 

Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Pelanggaran Jabatan Oleh Notaris Dalam Praktek Di Jakarta Selatan

Abstract

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik Notaris. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat,seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi.Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan professional. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para Notaris untuk dapat lebih memahami sejauhmana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, bagaimana efektivitas organisasi/perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam peneltian ini adalah: Bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh notaris yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik untuk mengajukan keberatan Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat berupa : Teguran, Peringatan, Schorzing (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari keangotaan Perkumpulan. Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia. Sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Notaris yang dijatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah kepada dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir.


Rumusan Masalah :
1. Bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik ? 
2. Apa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh notaris yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik untuk mengajukan keberatan ?  

Analisis Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum Di Indonesia (Studi Empiris Bank-Bank Umum Yang Beroperasi Di Indonesia)

Abstract

Bank merupakan industri yang kegiatan utamanya adalah penghimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Oleh karenanya penting bagi bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebab kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh rasio keuangan Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasi dibanding Pendapatan Operasi (BOPO), Net Interest Margin (NIM), Non Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap kinerja bank yang diukur dengan Return On Asset (ROA) serta variabel-variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA). Obyek penelitian adalah bank-bank umum yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2005. Teknik penentuan sampling adalah sampling jenuh atau sensus yaitu dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel yang berarti sampel yang digunakan sama dengan populasi. Sampel seluruhnya diambil dari hasil rating 131 bank umum di Indonesia yang dilakukan oleh Biro Riset InfoBank selama tahun 2005. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Karena data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji, normalitas, multikolinearitas, heteroskedatisitas dan autokorelasi. Dari hasil uji F didapat nilai F hitung sebesar 158,074 dengan P value sebesar 0,001. Hal ini berarti nilai P value kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasi dibanding Pendapatan Operasi (BOPO), Net Interest Margin (NIM), Non Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti terhadap Return On Asset (ROA). Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM) dan Biaya Operasi dibanding Pendapatan Operasi (BOPO) berpengaruh secara parsial terhadap Return On Asset (ROA) sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Loan To Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh secara parsial. Tanda positif pada variabel Non Performing Loan (NPL) dapat dijelaskan bahwa ROA pada tahun tersebut tetap tinggi meskipun nilai NPL juga tinggi. Hal ini dapat terjadi karena rata-rata NPL pada tahun tersebut masih dalam batas NPL maksimum yang disyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu 4,14% sehingga ROA tetap tinggi. Kata Kunci : Rasio-rasio Keuangan, Kinerja Bank


Rumusan Masalah :

1. Apakah rasio keuangan CAR, BOPO, NIM, NPL dan LDR berpengaruh terhadap kinerja 
bank yang diukur dengan ROA.  
2. Variable-variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi kinerja bank yang diukur 
dengan ROA. 

Nilai Diagnostik Pemeriksaan Imunositokimia Limfosit Sediaan Apus Darah Tepi Dibandingkan Analisis Kromosom Pada Penderita Dengan Dugaan Sindroma Fragile X

Abstract

Sindroma Fragile X merupakan penyebab utama retardasi mental. Diagnosis Fragile X dapat ditegakkan dengan analisis kromosom dan molekuler. Fragile X Mental Retardation Protein (protein FMRP) adalah molekul yang berperan dalam metabolisme mRNA. Protein ini terletak di sitoplasma dan terekspresikan secara luas pada banyak sel. Pemeriksaan imunositokimia dapat mendeteksi adanya protein FMRP di sitoplasma limfosit. Tujuan : Untuk mengetahui sensitivitas, spesifisitas, nilai ramal positif dan negatif, serta rasio likelihood dari tes imunositokimia limfosit pada sediaan apus darah tepi (SADT). Bahan dan metoda : Sebanyak 20 sampel diambil secara konsekutif dari siswa SLB di Semin Gunung Kidul. Kriteria inklusi adalah siswa pria berumur > 7 tahun, penderita retardasi mental ringan sampai sedang, bukan penderita sindroma Down, tidak menderita malformasi multipel, dan bukan penderita bisu tuli. Darah vena berheparin dikultur di media rendah folat TC 199 dan MEM + thymidine untuk melihat ekspresi fragile site. Protein FMRP di sitoplasma limfosit diperiksa dengan imunositokimia menggunakan antbodi monoklonal terhadap FMRP. Hasil pemeriksaan protein FMRP limfosit pada SADT dibandingkan dengan analisis kromosom yang digunakan sabagai baku emas. Selanjutnya data dimasukkan dalam tabel 2 x 2 dan dihitung sensitivitas, spesifisitas, nilai ramal positif dan negatif, serta rasio likelihood. Hasil : Pemeriksaan imunositokimia limfosit di SADT mempunyai sensitivitas 93,33%, spesifisitas 40%, nilai ramal positif 83,25% dan nilai ramal negatif 66,66%. dalam mendeteksi sindroma Fragile X. Rasio likelihood positif dari pemeriksaan imunositokimia adalah 1,55 sedangkan rasio likelihood negatifnya adalah 0,16 Simpulan : Pemeriksaan imunositokimia limfosit di SADT mempunyai sensitivitas dan nilai ramal positif tinggi, namun mempunyai spesifisitas, nilai ramal negatif dan rasio likelihood positif yang rendah. Pemeriksaan imunositokimia limfosit di SADT dapat digunakan untuk uji saring penderita sindroma Fragile X.

Rumusan Masalah :

Dengan memperhatikan masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: berapakah nilai diagnostik pemeriksaan 

imunositokimia limfosit pada sediaan  apus darah tepi dibandingkan dengan 

analisis kromosom pada penderita dengan dugaan  sindroma Fragile X ?

Analisis Pengaruh Perubahan NPM, LDR, NPL DAN BOPO Terhadap Perubahan Laba (Studi Pada Bank Devisa dan Bank Non Devisa Periode Juni 2004 – Juni 2007)

Abstract

Krisis ekonomi yang terjadi di dunia perbankan mengakibatkan kesulitan diberbagai sektor maka perlu pembenahan atas kesehatan bank agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan melihat rasio keuangannya. Rasio keuangan yang berpengaruh terhadap perubahan laba menunjukkan hasil yang berbeda-beda, laba bank devisa dan bank non devisa mengalami fluktuasi selama periode Juni 2004 sampai dengan Juni 2007 dan pengaruh yang tidak konsisten antara variabel NPM, LDR, NPL dan BOPO terhadap perubahan laba sehingga perlu diteliti. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh perubahan NPM, LDR, NPL, BOPO terhadap perubahan laba Bank Devisa dan Bank Non Devisa. Data diperoleh dari Laporan Keuangan Triwulanan Bank Indonesia periode Juni 2004 – Juni 2007 dengan jumlah sample 55 yang terdiri dari 24 bank devisa dan 31 bank non devisa. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah Uji Asumsi Klasik, Regresi Berganda, Uji Hipotesis dan Uji Chow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan laba bank devisa, gabungan bank devisa dan non devisa. Hal ini berarti kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih adalah positif, sehingga semakin tinggi tingkat net profit margin bank yang bersangkutan menunjukkan hasil yang semakin baik sehingga keuntungan yang diperoleh maksimal. Perubahan LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perubahan laba pada semua bank, Hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi bank tidak berjalan denngan baik sehingga dana tidak dapat disalurkan kepada masyarakat. Perubahan NPL berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perubahan laba semua bank. Hal ini menunjukkan banyaknya kredit bermasalah di bank sehingga laba yang diperoleh kecil. Perubahan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan laba bank devisa, gabungan bank devisa dan non devisa. Hal ini menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktifitas usahanya sehingga laba yang dihasilkan naik.

Rumusan Masalah :

1. Apakah perubahan Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap perubahan laba Bank Devisa dengan Bank Non Devisa ? 

2. Apakah perubahan  Loan to Deposit Ratio  (LDR) berpengaruh terhadap perubahan laba Bank Devisa dengan Bank Non Devisa ? 

3. Apakah perubahan   Non Performing Loan  (NPL) berpengaruh terhadap perubahan laba Bank Devisa dengan Bank Non Devisa ? 

4. Apakah perubahan Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) berpengaruh terhadap perubahan laba Bank Devisa dengan Bank Non Devisa ? 

5. Apakah terdapat perbedaan pengaruh perubahan  Net Profit Margin  (NPM),  Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL) dan Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) terhadap perubahan laba antara bank devisa dan bank non devisa? 

Hubungan Kadar Pb Dalam Darah Dengan Profil Darah Pada Mekanik Kendaraan Bermotor Di Kota Pontianak

Abstract

Plumbum merupakan polutan udara utama di udara perkotaan selain sulphur dioksida (SO2), partikulat tersuspensi (suspended particulate matter), nitrogen oksida (NOx ), dan karbon monoksida (CO). Dampak paparan Pb terhadap kesehatan adalah kerusakan ginjal, hipertensi, anemia, kerusakan saraf pusat, perubahan tingkah laku, gangguan fertilitas, keguguran janin, menurunkan IQ anak serta menghambat pembentukan Hemoglobin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan paparan plumbum dalam darah dengan profil darah pada mekanik kendaraan bermotor di Kota Pontianak. Metode penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan 39 sampel. Variabel independen penelitian kadar plumbum dalam darah, variabel dependen profil darah dan variabel pengganggu riwayat sakit, intake energi, protein, vitamin B12, asam folat, vitamin C, riwayat sakit, kebiasaan minum teh, pemakaian obat, pemakaian APD, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Hasil penelitian didapat rerata kadar Pb darah adalah 1,828 µg/dl profil darah mencakup kadar Hb, hematokrit, eritrosit, MCV, MCH, MCHC masih dalam batas normal, variabel plumbum dalam darah berhubungan dengan kadar leukosit dan trombosit dengan nilai p-value masing-masing 0,034 dan 0,022 dengan nilai rho 0,341 dan rho 0,365. Kesimpulan, kadar plumbum dalam darah di bawah batas normal, hal ini tidak terjadi risiko penurunan kadar hemoglobin dan hematokrit. Saran, dalam bekerja sebaiknya mekanik kendaraan bermotor menggunakan APD (masker), membiasakan mencuci tangan setelah selesai bekerja, ventilasi bengkel harus mencukupi, diusahakan menanam pohon di depan bengkel untuk mengurangi paparan plumbum dari gas buang kendaraan bermotor, dan melakukan pemantauan kesehatan secara teratur dengan interval tertentu (minimal 1 tahun sekali).

Rumusan Masalah :

“Seberapa besar tingkat paparan Pb pada mekanik kendaraan bermotor dan bagaimana dampak paparan tersebut terhadap profil darah pada mekanik kendaraan bermotor di kota Pontianak.” 

Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Konveksi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi hubungan antara variabel upah , biaya bahan baku , nilai produksi terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap di industri kecil Kabupaten konveksi Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Jepara . Informasi tersebut akan berguna bagi aparat pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan serta pihak – pihak lain yang membutuhkannya . Data yang diamati dalam penelitian ini adalah data cross section . Model estimasi yang digunakan adalah regresi berganda yang ditransformasikan ke bentuk logaritma . Hasil regresi dari model estimasi menunjukkan bahwa koefisien variabel upah 0,526, koefisien variabel biaya bahan baku 0,729 dan koefisien variabel nilai produksi 0 , 548 secara statistik signifikan pada α = 5 % . Variabel upah dan variabel biaya bahan baku berpengaruh negatif sedangkan variabel nilai produksi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di industri kecil konveksi . Dengan melihat hasil dari pengolahan regresi berganda , apabila upah dan biaya bahan baku turun maka jumlah tenaga kerja yang diminta naik , demikian juga jumlah tenaga kerja yang diminta selalu naik seiring dengann kenaikan jumlah nilai produksinya.


Rumusan Masalah :

Industri kecil mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi perekonomian suatu daerah, karena keberadaannya banyak memberikan manfaat dalam penyerapan tenaga kerja dan pengembangan ekonomi daerah. Berdasarkan tabel 1.4 , tabel 1.5 , tabel 1.6 dan tabel 1.7 maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh penyerapan tenaga kerja di sub sektor industri kecil konveksi di Desa Sendang Kacamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Studi Mengenai Kepuasan Pelanggan Sebagai Langkah Strategik Dalam Membangun Minat Mereferensikan

Penelitian ini menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan sebagai langkah strategik dalam membangun minat mereferensikan. Perumusan masalah penelitian berangkat dari diidentifikasi masalah pada PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang yang menunjukkan terjadinya penurunan aktivitas perbankan yang dilakukan oleh nasabah dan tingginya keluhan nasabah. Oleh karenanya permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut : bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan agar minat mereferensikan meningkat sesuai dengan harapan perusahaan. Selanjutnya variabel dan indikator penelitian juga didasarkan pada penelitian terdahulu. Sebuah model telah dikembangkan dan tiga hipotesis telah dirumuskan untuk menjawab masalah penelitian ini. Teknik pengambilan sampel mengunakan quota dan purposif sampling. Responden dari penelitian ini berjumlah 114 responden, dimana responden adalah 114sampel para nasabah pada PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang. Alat analisa data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) pada program AMOS 4.01. Hasil analisis data penelitian ini menunjukkan model dan hasil penelitian dapat diterima dengan baik. Dan selanjutnya hasil penelitian ini membuktikan mutu pelayanan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nilai pelanggan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan kepuasan pelanggan berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat mereferensikan. Implikasi manajerial dan agenda penelitian juga dibahas pada penelitian ini.

Rumusan Masalah :

1. Apakah dampak pengaruh mutu pelayanan terhadap kepuasan pelanggan? 

2. Apakah dampak pengaruh nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan? 

3. Apakah dampak pengaruh kepuasan pelanggan terhadap minat mereferensikan? 

Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945

Abstract

Sistem UUD yang “executive heavy”, kurangnya sistem “check and balances”, rumusan yang “interpretable”, kekosongan berbagai prinsip dan kaidah konstitusional yang mendasar dan lain-lain. Semua menjadi salah satu sumber “kegagalan” menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa dan Negara. Atas dasar berbagai problem itu semula disadari oleh berbagai pihak bahwa UUD 1945 haruslah diubah agar mampu mengakomodir aspirasi dan perkembangan yang ada serta dapat menuju negara hukum yang demokratis. Berdasarkan fenomena yang ditemukan maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah kekuasaan kehakiman pasca Amandemen UUD 1945?. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimanakah kekuasaan kehakiman dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari aspek filosofis, sosiologis, dan politis Untuk menjawab permasalah penelitian, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan disesuaikan dengan jenis data melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Sesuai dengan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan ini, maka data akan dianalisis secara sosio legal research. Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yaitu ditetapkannya, Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana penyelenggara kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Konsekuensi dari UU Kekuasaan Kehakiman adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Reformasi bidang hukum harus dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu redefinisi tujuan hukum. Oleh karena itu reformasi bidang hukum harus : (1) dimulai dari penyempurnaan UUD 1945, (2) penataan kembali lembaga-lembaga (struktur) yang menjalankan peraturan-peraturan hukum, dan (3) melakukan perubahan mendasar terhadap sikap dan perilaku hukum para penyelenggara negara serta segenap warga masyarakat (budaya hukum). Amandemen Undang- Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Untuk meningkatkan reformasi hukum pada umumnya dan kekuasaan kehakiman pada khususnya guna meningkatkan supermasi hukum terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dengan memperbaiki hukumnya dengan mengubah atau merevisinya dan juga yang tidak kalah penting adalah meningkatkan SDMnya dari unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif, dari segi intelektual dan moral.


Rumusan Masalah :

”Bagaimanakah pelaksanaan kekuasaan kehakiman dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, dan politis?”

Profil Perempuan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Ditinjau Dari Perspektif Politik Gender

Abstract

Hak hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta ( hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia  yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Pada hakekatnya hak asasi manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan.  Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi lainnya sulit untuk ditegakkan.

Era Otonomi Daerah telah memberikan peluang yang lebih besar bagi kaum perempuan Indonesia untuk berkiprah  dan mengambil peran yang signifikan dalam pembangunan. Roh otonomi daerah  pada hakekatnya merupakan sebuah pemberdayaan masyarakat lokal dalam membangun daerah, maupun negaranya bagi seluruh komponen warga Negara, termasuk bagi kaum perempuannya.
Bertolak dari hal tersebut di atas jelaslah bahwa demokrasi pada kehidupan politik saat ini memerlukan peran serta aktif masyarakat. Partisipasi dalam kehidupan politik diharapkan akan memberikan makna demokrasi yang secara normatif dapat terwujud pada realitas kehidupan politik bangsa Indonesia. Peran
serta diharpakan dari seluruh kalangan  dalam masyarakat baik kaum laki-laki maupun perempuan.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana kinerja perempuan anggota DPRD Jawa Tengah ?
2. Kendala–kendala apa yang dihadapi perempuan dalam rangka menunjukkan eksistensinya di bidang politik?
3. Bagaimana peran anggota DPRD Jawa Tengah dalam membangun visi dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik ?

Analisis Kesesuaian Perairan Segara Anakan Kabupaten Cilacap Sebagai Lahan Budidaya Kerang Totok (Polymesoda Erosa) Ditinjau Dari Aspek Produktifitas Primer Menggunakan Penginderaan Jauh

Abstract

In Segara Anakan, Cilacap, fisheries potency especially Mollusca; species very upmost yet even though its ecosystem fungtion of Segara Anakan Lagoon was continuously; however Bivalve production is one of potential alternative of marine food resource. The constrain faced is Bivalve production still use nature catch and supported by cultivation sector. However local people are still use Bivalve as food resource to improve their family’s nutrient. The research aims : A. Analyze the suitability if marine area in Segara Anakan Lagoon for cultivation area development as business in conserving marine resource based on physic, Chemistry, and biological factor. B. Analyze the suitability of Segara Anakan marine based on field data and satellite image data SPOT through water quality variables that is primary productivity, chlorophylla, water surface temperature, and suspended solid (MPT), pH, dissolve oxygen, Salinity, and soil compotition. The research classified as case study which focused on particular case, intensively, and provide description and complete, conclusion, so that, the research could not implement in other place different. Basic concept of research is to integrate satellite image data SPOT (March, 2007) and field measurement of primary productivity (parameter) in Segara Anakan marine as Bivalve cultivation area and then processed based on weight and its score to find it suitability as cultivation area. Segara Anakan Lagoon based on scoring and suitability level in station 1 and 3 categorized / classified as suitable with specific requirement as totok-shell (Polymedosa erosa) cultivation area or land. As for, suitability level of Required Appropriate are 326,035039 acre. Station 2,4,5,6 and 7 according to suitability level score, it does not suitable as totok-shell cultivation area or land. As for, the width are 557,057573 acre.  

Rumusan Masalah :

Pada penelitian ini akan coba menganalisa kesesuaian kawasan perairan Segara 

Anakan sebagai lahan budidaya sebagai  konservasi dengan menggunakan teknologi 

penginderaan jauh dengan parameter produktifitas primer sebagai acuannya. 

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana

Abstract

Globalisasi teknologi informasi yang telah mengubah dunia ke era cyber dengan sarana internet yang menghadirkan cyberspace dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan cybercrime, kejahatan ini tidak mengenal batas wilayah (borderless) serta waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di negara yang berbeda. Cybercrime dapat dilakukan melalui sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran dan komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Produk hukum yang berkaitan dengan ruang siber (cyber space) atau mayantara ini dibutuhkan untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian terhadap Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana maka dalam tesis ini dibatasi dalam 3 (tiga) permasalahan yaitu: Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini?; Bagaimana kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi?, serta ; Bagaimana sebaiknya kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang?. Permasalahan-permasalahan tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini. Mengetahui kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi, serta menggambarkan dan menganalisa kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang. Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah tindak pidana teknologi informasi. Pendekatan yuridis dimasudkan untuk melakukan pengkajian terhadap bidang hukum, khususnya hukum pidana. Pendekatan yuridis komparatif juga dilakukan untuk melakukan perbandingan dengan negara-negara yang sudah mempunyai peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsepsi (conceptual approach) tentang tindak pidana teknologi informasi. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Hasil analisa yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam tesis ini terhadap kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini adalah, sebelum disahkannya UU ITE terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana teknologi informasi, tetapi kebijakan formulasinya berbeda-beda terutama dalam hal kebijakan kriminalisasi-nya belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana teknologi informasi, kebijakan formulasi dalam UU ITE masih membutuhkan harmonisasi/sinkronisasi baik secara internal maupun secara eksternal terutama dengan instrumen hukum internasional terkait dengan teknologi informasi. Upaya penegakan hukum tidak hanya terbatas terhadap peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana aparat penegak hukum tetapi juga diiringi kesadaran hukum masyarakat yang didukung dengan kerjasama dengan penyedia layanan internet. Dalam hal kebijakan formulasi tindak pidana teknologi informasi pada masa yang akan datang hendaknya berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, hal ini juga harus didukung dengan meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional terutama aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. Kata Kunci : Kebijakan, Teknologi Informasi , Hukum Pidana.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum  pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini ? 

2. Bagaimana kebijakan aplikatif yang  dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi ?  

3. Bagaimana sebaiknya kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang?

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT Semesta Finance Cabang Semarang

Perkembangan ekonomi sejak beberapa dekade terakhir telah mengalami pasang surut. Percepatan itu bila dicermati erat kaitannya dengan keberadaan modal sebagai salah satu sarana dalam pengembangan unit usaha. Sejalan dengan hal diatas untuk menciptakan pembangunan nasional yang menyeluruh yaitu dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan upaya pengerahan dana dari dalam negeri, yang meliputi tabungan Pemerintah dan tabungan masyarakat, sehingga peranan bantuan luar negeri yang merupakan pelengkap dalam keseluruhan pembiayaan pembangunan diharapkan secara bertahap akan berkurang. Dalam hubungan ini kebijaksanaan moneter mempunyai peranan penting sebagai upaya meningkatkan pengerahan dana tabungan masyarakat melalui lembagalembaga keuangan, seperti lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal.  

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak dapat terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, oleh karena itu pihak PT. Semesta Finance Cabang Semarang telah menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Berdasarkan hal diatas sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN RODA DUA PADA PT. SEMESTA FINANCE CABANG SEMARANG”


Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan 
bermotor roda dua pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang ? 

2. Hambatan-hambatan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan perjanjian 
pembiayaan konsumen dan cara mengatasinya pada  PT. Semesta Finance 
Cabang Semarang?