Profil Perempuan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Ditinjau Dari Perspektif Politik Gender

Abstract

Hak hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta ( hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia  yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Pada hakekatnya hak asasi manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan.  Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi lainnya sulit untuk ditegakkan.

Era Otonomi Daerah telah memberikan peluang yang lebih besar bagi kaum perempuan Indonesia untuk berkiprah  dan mengambil peran yang signifikan dalam pembangunan. Roh otonomi daerah  pada hakekatnya merupakan sebuah pemberdayaan masyarakat lokal dalam membangun daerah, maupun negaranya bagi seluruh komponen warga Negara, termasuk bagi kaum perempuannya.
Bertolak dari hal tersebut di atas jelaslah bahwa demokrasi pada kehidupan politik saat ini memerlukan peran serta aktif masyarakat. Partisipasi dalam kehidupan politik diharapkan akan memberikan makna demokrasi yang secara normatif dapat terwujud pada realitas kehidupan politik bangsa Indonesia. Peran
serta diharpakan dari seluruh kalangan  dalam masyarakat baik kaum laki-laki maupun perempuan.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana kinerja perempuan anggota DPRD Jawa Tengah ?
2. Kendala–kendala apa yang dihadapi perempuan dalam rangka menunjukkan eksistensinya di bidang politik?
3. Bagaimana peran anggota DPRD Jawa Tengah dalam membangun visi dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik ?