Realisasi Pemungutan Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial

Abstract

The research is to know how is the realization of royalty collected in TVKU. Royalty is the payment which has been given to copyright owner. According to UU No. 19 th 2002 copyright is the exclusivity rights of the owner or copyright holder to arrange the using of idea outcome or information. Basically, copyright is the rights to copy a creation or product. The respondent in this research are Mr. Udik Haryanto as the District Head of Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Middle of Java, and Mr. DR. Eng. Yuliman Purwanto, M.Eng as a Managing Director TV Kampus UDINUS (TVKU) Semarang. This research used juridical empirical method and descriptive analytical method. The technique which is used to collected data by field research is interview. The result of interview with the chairman of KCI Middle of Java, Managing Director TV-KU and General Manager Pro TV, that collection royalty of the song in local private TV at Semarang has been realization well and appropriate with the rules, which has been declored together between YKCI and song writers under YKCI protection. Keyword : Royalty and Copyright Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana realisasi pemungutan royalti pada TV-KU. Royalti adalah pembayaran yang diberikan pada pemilik hak cipta. Hak cipta sendiri menurut UU No.19 Th.2002 adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Udik Haryanto selaku Kepala Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) daerah Jawa Tengah, serta Bapak DR.Eng.Yuliman Purwanto, M.Eng selaku Direktur Utama TV Kampus Udinus (TV-KU) Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data melalui studi lapangan ini adalah dengan menggunakan wawancara. Dari hasil wawancara dengan Ketua KCI daerah Jateng, Dirut TV-KU dan GM Pro TV, maka diperoleh hasil bahwa pemungutan royalti lagu pada TV Swasta Lokal di kota Semarang telah dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan rambu-rambu yang ada, yang telah ditetapkan bersama antara YKCI dan para pencipta lagu yang berada di bawah naungan YKCI. Kata kunci : Royalti dan Hak Cipta

Pembiayaan Syariah Dengan Prinsip Bagi Hasil Menurut UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dari Sudut Pandang Hukum Islam

Abstract

Pada tanggal 17 Juni 2008, perbankan syariah memasuki babak baru dalam industri perbankan di Indonesia. Pada tanggal tersebut DPR secara resmi mengesahkan RUU Perbankan Syariah menjadi Undang-Undang. Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan salah satu jawaban atas makin pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah di tanah air. Salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil yang memiliki perbedaan karakter cukup mendasar dengan bank konvensional yang berdasarkan bunga hingga prinsip bagi hasil merupakan ruh dari perbankan syariah. Meski begitu dalam prakteknya komposisi pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil ternyata masih jauh dari yang diharapkan, saat ini total komposisi pembiayaan mudharabah dan musyarakah di perbankan syariah ternyata tidak mencapai angka 40% sehingga masih kalah jika dibandingkan produk pembiayaan lain. Dalam tesis ini penulis tertarik untuk meneliti dua hal : (1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan syariah dengan Prinsip Bagi Hasil menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta (2) Apa kendala-kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam penerapan pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Standar normatifitas penelitian ini adalah ushul fiqh , terutama untuk mengetahui sejauh mana pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil menurut UU No. 21 tentang Perbankan Syariah tersebut sesuai dengan Hukum Islam (syariat). Dari hasil penelitian tesis ini ditemukan bahwa pembiayaan syariah dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam UU No.21 tentang Perbankan Syariah. Dalam sistem keuangan bagi hasil, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai sehingga kreditur pun harus menanggung kerugian debitur jika ia merugi, sedangkan dalam pinjaman berbunga seorang debitur harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga tanpa memedulikan apakah ia untung atau rugi. Meski transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah tidak merujuk langsung pada Al Quran dan Sunnah tetapi sebagai alternatif pembiayaan non ribawi bentuk kerjasama ini telah diterima Islam sebagai instrumen utama untuk mengembangkan jaringan perdagangan. Sebagaimana skema pembiayaan yang lain, skema pembiayaan bagi hasil juga memiliki kelemahan dalam penerapannya terutama berkaitan dengan besarnya resiko yang meliputi resiko pembiayaan, resiko pasar dan resiko operasional. Untuk meminimalisir resiko UUPS mewajibkan semua perbankan Syariah menerapkan manajemen resiko. Kendala penerapan pembiayaan ini terutama berkaitan dengan masalah keagenan yaitu asimetric information, moral hazard dan adverse selection (seleksi yang merugikan). Dalam prakteknya kendala-kendala ini diantisipasi dengan penerapan Incentive-compatible constraint.

Rumusan Masalah :

Bagaimana penerapan pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil pada perbankan syariah? 

Apa kendala-kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam penerapan pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil ?     

Model Diversifikasi Usaha Masyarakat Pesisir Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Serta Kelestarian Sumber Daya Wilayah Pesisir Di Kabupaten Belu-NTT

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh diversifikasi usaha masyarakat pesisir terhadap kesejahteraan dan kelestarian lingkungan pesisir. Penelitian ini dilakukan di desa pesisir Kabupaten Belu, selama 21 bulan, sejak bulan Maret 2006-Oktober 2008, populasi daerah penelitian terdiri dari 25 desa pantai di 6 kecamatan. Sampel masyarakat pesisir sebanyak 200 orang, pengambilan dilakukan dengan metode Stratified Sampling. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik Observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi. Berdasarkan model yang dikembangkan dari teori yang relevan, maka dilakukan pengujian atas model dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM) berbasis AMOS. Hasil analisis diketahui tingkat kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan pesisir sangat ditentukan oleh usaha penangkapan ikan, budidaya ternak dan eksploitasi lingkungan. Hasil analisis lanjutan dengan uji lamda menunjukkan bahwa hanya usaha ternak berpengaruh terhadap kesejahteraan sedangkan kelestarian lingkungan pesisir dipengaruhi oleh usaha penangkapan ikan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa, pemanfaatan sumberdaya pesisir belum optimal. Model diversifikasi dapat dijadikan alternatif pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Belu dengan memperbaiki indikator yang mendukung setiap variabel. Model ini diberi nama NATERNELA merupakan model diversifikasi berbasis tiga jenis usaha.


Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengaruh diversifikasi usaha terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. 
2.  Bagaimana pengaruh diversifikasi usaha terhadap kelestarian lingkungan pesisir. 
3.  Bagaimana pengaruh kesejahteraan masyarakat pesisir terhadap kelestarian lingkungan pesisir.  
4. Bagaimanakah model diversifikasi usaha sebagai bentuk pemanfaatan  sumberdaya pantai yang cocok dikembangkan  di Kabupaten Belu 

Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Pelanggaran Jabatan Oleh Notaris Dalam Praktek Di Jakarta Selatan

Abstract

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik Notaris. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat,seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi.Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan professional. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para Notaris untuk dapat lebih memahami sejauhmana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, bagaimana efektivitas organisasi/perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam peneltian ini adalah: Bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh notaris yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik untuk mengajukan keberatan Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat berupa : Teguran, Peringatan, Schorzing (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari keangotaan Perkumpulan. Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia. Sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Notaris yang dijatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah kepada dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir.


Rumusan Masalah :
1. Bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik ? 
2. Apa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh notaris yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik untuk mengajukan keberatan ?  

Analisis Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum Di Indonesia (Studi Empiris Bank-Bank Umum Yang Beroperasi Di Indonesia)

Abstract

Bank merupakan industri yang kegiatan utamanya adalah penghimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Oleh karenanya penting bagi bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebab kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh rasio keuangan Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasi dibanding Pendapatan Operasi (BOPO), Net Interest Margin (NIM), Non Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap kinerja bank yang diukur dengan Return On Asset (ROA) serta variabel-variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA). Obyek penelitian adalah bank-bank umum yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2005. Teknik penentuan sampling adalah sampling jenuh atau sensus yaitu dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel yang berarti sampel yang digunakan sama dengan populasi. Sampel seluruhnya diambil dari hasil rating 131 bank umum di Indonesia yang dilakukan oleh Biro Riset InfoBank selama tahun 2005. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Karena data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji, normalitas, multikolinearitas, heteroskedatisitas dan autokorelasi. Dari hasil uji F didapat nilai F hitung sebesar 158,074 dengan P value sebesar 0,001. Hal ini berarti nilai P value kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasi dibanding Pendapatan Operasi (BOPO), Net Interest Margin (NIM), Non Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti terhadap Return On Asset (ROA). Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM) dan Biaya Operasi dibanding Pendapatan Operasi (BOPO) berpengaruh secara parsial terhadap Return On Asset (ROA) sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Loan To Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh secara parsial. Tanda positif pada variabel Non Performing Loan (NPL) dapat dijelaskan bahwa ROA pada tahun tersebut tetap tinggi meskipun nilai NPL juga tinggi. Hal ini dapat terjadi karena rata-rata NPL pada tahun tersebut masih dalam batas NPL maksimum yang disyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu 4,14% sehingga ROA tetap tinggi. Kata Kunci : Rasio-rasio Keuangan, Kinerja Bank


Rumusan Masalah :

1. Apakah rasio keuangan CAR, BOPO, NIM, NPL dan LDR berpengaruh terhadap kinerja 
bank yang diukur dengan ROA.  
2. Variable-variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi kinerja bank yang diukur 
dengan ROA. 

Nilai Diagnostik Pemeriksaan Imunositokimia Limfosit Sediaan Apus Darah Tepi Dibandingkan Analisis Kromosom Pada Penderita Dengan Dugaan Sindroma Fragile X

Abstract

Sindroma Fragile X merupakan penyebab utama retardasi mental. Diagnosis Fragile X dapat ditegakkan dengan analisis kromosom dan molekuler. Fragile X Mental Retardation Protein (protein FMRP) adalah molekul yang berperan dalam metabolisme mRNA. Protein ini terletak di sitoplasma dan terekspresikan secara luas pada banyak sel. Pemeriksaan imunositokimia dapat mendeteksi adanya protein FMRP di sitoplasma limfosit. Tujuan : Untuk mengetahui sensitivitas, spesifisitas, nilai ramal positif dan negatif, serta rasio likelihood dari tes imunositokimia limfosit pada sediaan apus darah tepi (SADT). Bahan dan metoda : Sebanyak 20 sampel diambil secara konsekutif dari siswa SLB di Semin Gunung Kidul. Kriteria inklusi adalah siswa pria berumur > 7 tahun, penderita retardasi mental ringan sampai sedang, bukan penderita sindroma Down, tidak menderita malformasi multipel, dan bukan penderita bisu tuli. Darah vena berheparin dikultur di media rendah folat TC 199 dan MEM + thymidine untuk melihat ekspresi fragile site. Protein FMRP di sitoplasma limfosit diperiksa dengan imunositokimia menggunakan antbodi monoklonal terhadap FMRP. Hasil pemeriksaan protein FMRP limfosit pada SADT dibandingkan dengan analisis kromosom yang digunakan sabagai baku emas. Selanjutnya data dimasukkan dalam tabel 2 x 2 dan dihitung sensitivitas, spesifisitas, nilai ramal positif dan negatif, serta rasio likelihood. Hasil : Pemeriksaan imunositokimia limfosit di SADT mempunyai sensitivitas 93,33%, spesifisitas 40%, nilai ramal positif 83,25% dan nilai ramal negatif 66,66%. dalam mendeteksi sindroma Fragile X. Rasio likelihood positif dari pemeriksaan imunositokimia adalah 1,55 sedangkan rasio likelihood negatifnya adalah 0,16 Simpulan : Pemeriksaan imunositokimia limfosit di SADT mempunyai sensitivitas dan nilai ramal positif tinggi, namun mempunyai spesifisitas, nilai ramal negatif dan rasio likelihood positif yang rendah. Pemeriksaan imunositokimia limfosit di SADT dapat digunakan untuk uji saring penderita sindroma Fragile X.

Rumusan Masalah :

Dengan memperhatikan masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: berapakah nilai diagnostik pemeriksaan 

imunositokimia limfosit pada sediaan  apus darah tepi dibandingkan dengan 

analisis kromosom pada penderita dengan dugaan  sindroma Fragile X ?

Analisis Pengaruh Perubahan NPM, LDR, NPL DAN BOPO Terhadap Perubahan Laba (Studi Pada Bank Devisa dan Bank Non Devisa Periode Juni 2004 – Juni 2007)

Abstract

Krisis ekonomi yang terjadi di dunia perbankan mengakibatkan kesulitan diberbagai sektor maka perlu pembenahan atas kesehatan bank agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan melihat rasio keuangannya. Rasio keuangan yang berpengaruh terhadap perubahan laba menunjukkan hasil yang berbeda-beda, laba bank devisa dan bank non devisa mengalami fluktuasi selama periode Juni 2004 sampai dengan Juni 2007 dan pengaruh yang tidak konsisten antara variabel NPM, LDR, NPL dan BOPO terhadap perubahan laba sehingga perlu diteliti. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh perubahan NPM, LDR, NPL, BOPO terhadap perubahan laba Bank Devisa dan Bank Non Devisa. Data diperoleh dari Laporan Keuangan Triwulanan Bank Indonesia periode Juni 2004 – Juni 2007 dengan jumlah sample 55 yang terdiri dari 24 bank devisa dan 31 bank non devisa. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah Uji Asumsi Klasik, Regresi Berganda, Uji Hipotesis dan Uji Chow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan laba bank devisa, gabungan bank devisa dan non devisa. Hal ini berarti kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih adalah positif, sehingga semakin tinggi tingkat net profit margin bank yang bersangkutan menunjukkan hasil yang semakin baik sehingga keuntungan yang diperoleh maksimal. Perubahan LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perubahan laba pada semua bank, Hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi bank tidak berjalan denngan baik sehingga dana tidak dapat disalurkan kepada masyarakat. Perubahan NPL berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perubahan laba semua bank. Hal ini menunjukkan banyaknya kredit bermasalah di bank sehingga laba yang diperoleh kecil. Perubahan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan laba bank devisa, gabungan bank devisa dan non devisa. Hal ini menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktifitas usahanya sehingga laba yang dihasilkan naik.

Rumusan Masalah :

1. Apakah perubahan Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap perubahan laba Bank Devisa dengan Bank Non Devisa ? 

2. Apakah perubahan  Loan to Deposit Ratio  (LDR) berpengaruh terhadap perubahan laba Bank Devisa dengan Bank Non Devisa ? 

3. Apakah perubahan   Non Performing Loan  (NPL) berpengaruh terhadap perubahan laba Bank Devisa dengan Bank Non Devisa ? 

4. Apakah perubahan Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) berpengaruh terhadap perubahan laba Bank Devisa dengan Bank Non Devisa ? 

5. Apakah terdapat perbedaan pengaruh perubahan  Net Profit Margin  (NPM),  Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL) dan Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) terhadap perubahan laba antara bank devisa dan bank non devisa? 

Hubungan Kadar Pb Dalam Darah Dengan Profil Darah Pada Mekanik Kendaraan Bermotor Di Kota Pontianak

Abstract

Plumbum merupakan polutan udara utama di udara perkotaan selain sulphur dioksida (SO2), partikulat tersuspensi (suspended particulate matter), nitrogen oksida (NOx ), dan karbon monoksida (CO). Dampak paparan Pb terhadap kesehatan adalah kerusakan ginjal, hipertensi, anemia, kerusakan saraf pusat, perubahan tingkah laku, gangguan fertilitas, keguguran janin, menurunkan IQ anak serta menghambat pembentukan Hemoglobin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan paparan plumbum dalam darah dengan profil darah pada mekanik kendaraan bermotor di Kota Pontianak. Metode penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan 39 sampel. Variabel independen penelitian kadar plumbum dalam darah, variabel dependen profil darah dan variabel pengganggu riwayat sakit, intake energi, protein, vitamin B12, asam folat, vitamin C, riwayat sakit, kebiasaan minum teh, pemakaian obat, pemakaian APD, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Hasil penelitian didapat rerata kadar Pb darah adalah 1,828 µg/dl profil darah mencakup kadar Hb, hematokrit, eritrosit, MCV, MCH, MCHC masih dalam batas normal, variabel plumbum dalam darah berhubungan dengan kadar leukosit dan trombosit dengan nilai p-value masing-masing 0,034 dan 0,022 dengan nilai rho 0,341 dan rho 0,365. Kesimpulan, kadar plumbum dalam darah di bawah batas normal, hal ini tidak terjadi risiko penurunan kadar hemoglobin dan hematokrit. Saran, dalam bekerja sebaiknya mekanik kendaraan bermotor menggunakan APD (masker), membiasakan mencuci tangan setelah selesai bekerja, ventilasi bengkel harus mencukupi, diusahakan menanam pohon di depan bengkel untuk mengurangi paparan plumbum dari gas buang kendaraan bermotor, dan melakukan pemantauan kesehatan secara teratur dengan interval tertentu (minimal 1 tahun sekali).

Rumusan Masalah :

“Seberapa besar tingkat paparan Pb pada mekanik kendaraan bermotor dan bagaimana dampak paparan tersebut terhadap profil darah pada mekanik kendaraan bermotor di kota Pontianak.” 

Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Konveksi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi hubungan antara variabel upah , biaya bahan baku , nilai produksi terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap di industri kecil Kabupaten konveksi Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Jepara . Informasi tersebut akan berguna bagi aparat pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan serta pihak – pihak lain yang membutuhkannya . Data yang diamati dalam penelitian ini adalah data cross section . Model estimasi yang digunakan adalah regresi berganda yang ditransformasikan ke bentuk logaritma . Hasil regresi dari model estimasi menunjukkan bahwa koefisien variabel upah 0,526, koefisien variabel biaya bahan baku 0,729 dan koefisien variabel nilai produksi 0 , 548 secara statistik signifikan pada α = 5 % . Variabel upah dan variabel biaya bahan baku berpengaruh negatif sedangkan variabel nilai produksi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di industri kecil konveksi . Dengan melihat hasil dari pengolahan regresi berganda , apabila upah dan biaya bahan baku turun maka jumlah tenaga kerja yang diminta naik , demikian juga jumlah tenaga kerja yang diminta selalu naik seiring dengann kenaikan jumlah nilai produksinya.


Rumusan Masalah :

Industri kecil mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi perekonomian suatu daerah, karena keberadaannya banyak memberikan manfaat dalam penyerapan tenaga kerja dan pengembangan ekonomi daerah. Berdasarkan tabel 1.4 , tabel 1.5 , tabel 1.6 dan tabel 1.7 maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh penyerapan tenaga kerja di sub sektor industri kecil konveksi di Desa Sendang Kacamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Studi Mengenai Kepuasan Pelanggan Sebagai Langkah Strategik Dalam Membangun Minat Mereferensikan

Penelitian ini menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan sebagai langkah strategik dalam membangun minat mereferensikan. Perumusan masalah penelitian berangkat dari diidentifikasi masalah pada PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang yang menunjukkan terjadinya penurunan aktivitas perbankan yang dilakukan oleh nasabah dan tingginya keluhan nasabah. Oleh karenanya permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut : bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan agar minat mereferensikan meningkat sesuai dengan harapan perusahaan. Selanjutnya variabel dan indikator penelitian juga didasarkan pada penelitian terdahulu. Sebuah model telah dikembangkan dan tiga hipotesis telah dirumuskan untuk menjawab masalah penelitian ini. Teknik pengambilan sampel mengunakan quota dan purposif sampling. Responden dari penelitian ini berjumlah 114 responden, dimana responden adalah 114sampel para nasabah pada PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang. Alat analisa data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) pada program AMOS 4.01. Hasil analisis data penelitian ini menunjukkan model dan hasil penelitian dapat diterima dengan baik. Dan selanjutnya hasil penelitian ini membuktikan mutu pelayanan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nilai pelanggan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan kepuasan pelanggan berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat mereferensikan. Implikasi manajerial dan agenda penelitian juga dibahas pada penelitian ini.

Rumusan Masalah :

1. Apakah dampak pengaruh mutu pelayanan terhadap kepuasan pelanggan? 

2. Apakah dampak pengaruh nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan? 

3. Apakah dampak pengaruh kepuasan pelanggan terhadap minat mereferensikan? 

Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945

Abstract

Sistem UUD yang “executive heavy”, kurangnya sistem “check and balances”, rumusan yang “interpretable”, kekosongan berbagai prinsip dan kaidah konstitusional yang mendasar dan lain-lain. Semua menjadi salah satu sumber “kegagalan” menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa dan Negara. Atas dasar berbagai problem itu semula disadari oleh berbagai pihak bahwa UUD 1945 haruslah diubah agar mampu mengakomodir aspirasi dan perkembangan yang ada serta dapat menuju negara hukum yang demokratis. Berdasarkan fenomena yang ditemukan maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah kekuasaan kehakiman pasca Amandemen UUD 1945?. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimanakah kekuasaan kehakiman dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari aspek filosofis, sosiologis, dan politis Untuk menjawab permasalah penelitian, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan disesuaikan dengan jenis data melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Sesuai dengan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan ini, maka data akan dianalisis secara sosio legal research. Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yaitu ditetapkannya, Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana penyelenggara kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Konsekuensi dari UU Kekuasaan Kehakiman adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Reformasi bidang hukum harus dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu redefinisi tujuan hukum. Oleh karena itu reformasi bidang hukum harus : (1) dimulai dari penyempurnaan UUD 1945, (2) penataan kembali lembaga-lembaga (struktur) yang menjalankan peraturan-peraturan hukum, dan (3) melakukan perubahan mendasar terhadap sikap dan perilaku hukum para penyelenggara negara serta segenap warga masyarakat (budaya hukum). Amandemen Undang- Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Untuk meningkatkan reformasi hukum pada umumnya dan kekuasaan kehakiman pada khususnya guna meningkatkan supermasi hukum terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dengan memperbaiki hukumnya dengan mengubah atau merevisinya dan juga yang tidak kalah penting adalah meningkatkan SDMnya dari unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif, dari segi intelektual dan moral.


Rumusan Masalah :

”Bagaimanakah pelaksanaan kekuasaan kehakiman dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, dan politis?”

Profil Perempuan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Ditinjau Dari Perspektif Politik Gender

Abstract

Hak hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta ( hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia  yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Pada hakekatnya hak asasi manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan.  Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi lainnya sulit untuk ditegakkan.

Era Otonomi Daerah telah memberikan peluang yang lebih besar bagi kaum perempuan Indonesia untuk berkiprah  dan mengambil peran yang signifikan dalam pembangunan. Roh otonomi daerah  pada hakekatnya merupakan sebuah pemberdayaan masyarakat lokal dalam membangun daerah, maupun negaranya bagi seluruh komponen warga Negara, termasuk bagi kaum perempuannya.
Bertolak dari hal tersebut di atas jelaslah bahwa demokrasi pada kehidupan politik saat ini memerlukan peran serta aktif masyarakat. Partisipasi dalam kehidupan politik diharapkan akan memberikan makna demokrasi yang secara normatif dapat terwujud pada realitas kehidupan politik bangsa Indonesia. Peran
serta diharpakan dari seluruh kalangan  dalam masyarakat baik kaum laki-laki maupun perempuan.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana kinerja perempuan anggota DPRD Jawa Tengah ?
2. Kendala–kendala apa yang dihadapi perempuan dalam rangka menunjukkan eksistensinya di bidang politik?
3. Bagaimana peran anggota DPRD Jawa Tengah dalam membangun visi dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik ?

Analisis Kesesuaian Perairan Segara Anakan Kabupaten Cilacap Sebagai Lahan Budidaya Kerang Totok (Polymesoda Erosa) Ditinjau Dari Aspek Produktifitas Primer Menggunakan Penginderaan Jauh

Abstract

In Segara Anakan, Cilacap, fisheries potency especially Mollusca; species very upmost yet even though its ecosystem fungtion of Segara Anakan Lagoon was continuously; however Bivalve production is one of potential alternative of marine food resource. The constrain faced is Bivalve production still use nature catch and supported by cultivation sector. However local people are still use Bivalve as food resource to improve their family’s nutrient. The research aims : A. Analyze the suitability if marine area in Segara Anakan Lagoon for cultivation area development as business in conserving marine resource based on physic, Chemistry, and biological factor. B. Analyze the suitability of Segara Anakan marine based on field data and satellite image data SPOT through water quality variables that is primary productivity, chlorophylla, water surface temperature, and suspended solid (MPT), pH, dissolve oxygen, Salinity, and soil compotition. The research classified as case study which focused on particular case, intensively, and provide description and complete, conclusion, so that, the research could not implement in other place different. Basic concept of research is to integrate satellite image data SPOT (March, 2007) and field measurement of primary productivity (parameter) in Segara Anakan marine as Bivalve cultivation area and then processed based on weight and its score to find it suitability as cultivation area. Segara Anakan Lagoon based on scoring and suitability level in station 1 and 3 categorized / classified as suitable with specific requirement as totok-shell (Polymedosa erosa) cultivation area or land. As for, suitability level of Required Appropriate are 326,035039 acre. Station 2,4,5,6 and 7 according to suitability level score, it does not suitable as totok-shell cultivation area or land. As for, the width are 557,057573 acre.  

Rumusan Masalah :

Pada penelitian ini akan coba menganalisa kesesuaian kawasan perairan Segara 

Anakan sebagai lahan budidaya sebagai  konservasi dengan menggunakan teknologi 

penginderaan jauh dengan parameter produktifitas primer sebagai acuannya. 

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana

Abstract

Globalisasi teknologi informasi yang telah mengubah dunia ke era cyber dengan sarana internet yang menghadirkan cyberspace dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan cybercrime, kejahatan ini tidak mengenal batas wilayah (borderless) serta waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di negara yang berbeda. Cybercrime dapat dilakukan melalui sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran dan komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Produk hukum yang berkaitan dengan ruang siber (cyber space) atau mayantara ini dibutuhkan untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian terhadap Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana maka dalam tesis ini dibatasi dalam 3 (tiga) permasalahan yaitu: Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini?; Bagaimana kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi?, serta ; Bagaimana sebaiknya kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang?. Permasalahan-permasalahan tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini. Mengetahui kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi, serta menggambarkan dan menganalisa kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang. Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah tindak pidana teknologi informasi. Pendekatan yuridis dimasudkan untuk melakukan pengkajian terhadap bidang hukum, khususnya hukum pidana. Pendekatan yuridis komparatif juga dilakukan untuk melakukan perbandingan dengan negara-negara yang sudah mempunyai peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsepsi (conceptual approach) tentang tindak pidana teknologi informasi. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Hasil analisa yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam tesis ini terhadap kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini adalah, sebelum disahkannya UU ITE terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana teknologi informasi, tetapi kebijakan formulasinya berbeda-beda terutama dalam hal kebijakan kriminalisasi-nya belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana teknologi informasi, kebijakan formulasi dalam UU ITE masih membutuhkan harmonisasi/sinkronisasi baik secara internal maupun secara eksternal terutama dengan instrumen hukum internasional terkait dengan teknologi informasi. Upaya penegakan hukum tidak hanya terbatas terhadap peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana aparat penegak hukum tetapi juga diiringi kesadaran hukum masyarakat yang didukung dengan kerjasama dengan penyedia layanan internet. Dalam hal kebijakan formulasi tindak pidana teknologi informasi pada masa yang akan datang hendaknya berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, hal ini juga harus didukung dengan meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional terutama aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. Kata Kunci : Kebijakan, Teknologi Informasi , Hukum Pidana.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum  pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini ? 

2. Bagaimana kebijakan aplikatif yang  dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi ?  

3. Bagaimana sebaiknya kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang?

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT Semesta Finance Cabang Semarang

Perkembangan ekonomi sejak beberapa dekade terakhir telah mengalami pasang surut. Percepatan itu bila dicermati erat kaitannya dengan keberadaan modal sebagai salah satu sarana dalam pengembangan unit usaha. Sejalan dengan hal diatas untuk menciptakan pembangunan nasional yang menyeluruh yaitu dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan upaya pengerahan dana dari dalam negeri, yang meliputi tabungan Pemerintah dan tabungan masyarakat, sehingga peranan bantuan luar negeri yang merupakan pelengkap dalam keseluruhan pembiayaan pembangunan diharapkan secara bertahap akan berkurang. Dalam hubungan ini kebijaksanaan moneter mempunyai peranan penting sebagai upaya meningkatkan pengerahan dana tabungan masyarakat melalui lembagalembaga keuangan, seperti lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal.  

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak dapat terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, oleh karena itu pihak PT. Semesta Finance Cabang Semarang telah menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Berdasarkan hal diatas sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN RODA DUA PADA PT. SEMESTA FINANCE CABANG SEMARANG”


Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan 
bermotor roda dua pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang ? 

2. Hambatan-hambatan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan perjanjian 
pembiayaan konsumen dan cara mengatasinya pada  PT. Semesta Finance 
Cabang Semarang? 

Tinjauan Yuridis Terhadap Masalah Pelepasan Tanah Adat Menjadi Tanah Yang Dikuasai Oleh Instansi Pemerintah Di Kota Jayapura

Abstract

Bagi masyarakat hukum adat , tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting,dan seiring dengan adanya pengaruh Pranata-pranata diluar persekutuan hukum adat, maka telah terjadi perubahan ukuran nilai terhadap pemanfaatan hak atas tanah adat oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Tanah tidak hanya mempunyai nilai sosial tetapi mempunyai nilai ekonomi juga artinya tanah adat kini dapat dialihkan hak kepemilikkannya oleh penguasa adat kepada pihak lain diluar masyarakat hukum adat dengan cara pelepasan hak atas tanah adat. Dari hal tersebut, timbullah permasalahan terhadap proses pelepasan tanah hak milik adat menjadi tanah kepunyaan instansi pemerintah di kota Jayapura, dimana telah terjadi pelepasan atas tanah adat tanpa sepengetahuan dari pemilik semula, sehingga terjadi sengketa atas tanah adat yang kebanyakkan berakhir di pengadilan. Dari situlah maka pengadilan dalam memeriksa gugatan tersebut harus melihat apakah pelepasan tanah hak milik adat menjadi tanah kepunyaan instansi pemerintah di kota jayapura telah didukung dengan alat – alat bukti yang sah. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis empiris dimana akan dilihat bagaimana cara bekerjanya hukum dalam masyarakat berkaitan dengan penyelesaian masalah pelepasan hak milik atas tanah adat menjadi tanah kepunyaan instansi pemerintah di kota jayapura serta putusan pengadilan atas gugatan yang diajukan.. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh pemerintah tanpa surat pelepasan adat dari pihak adat merupakan perbuatan melawan hukum adat setempat, dimana telah didukung oleh alat-alat bukti yang sah sesuai dengan keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi jayapura Oleh karena itu Badan Pertanahan harus lebih teliti lagi dalam mengeluarkan sertifikat tanah sehingga dapat melindungi hak – hak atas tanah terutama atas tanah hak milik adat, bagi pemilik yang mempunyai kedudukan yang lemah.


Rumusan Masalah :


1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pelepasan hak atas tanah adat di Papua dalam Kaitannya dengan Perkara No.91/Pdt.G/2001/PN– JPR Jo No.34/PDT/2002/PT. IRJA ?
2. Apakah gugatan yang diajukan tentang masalah pelepasan tanah adat dengan Pemda Tingkat I Propinsi Papua di kota jayapura oleh penggugat dalam perkara No.91/Pdt.G/2001/PN –JPR Jo No.34/PDT/2002/PT. IRJA telah didukung dengan alat –alat bukti yang sah ?

Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya Di Kota Semarang

Abstract

Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam rukun Islam. Hasil yang diperoleh seorang Mukmin dan yang diperintahkan untuk dinafkahkan sebagian darinya, disebut dalam Al-Quran surat Al Baqarah : 267, dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hasil usaha kamu yang baikbaik dan Apa yang Kami keluarkan untuk kamu dari bumi yakni hasil pertanian, dan pertambangan. Adapun yang dimaksud dengan hasil usaha kamu yang baik-baik, maka para ulama dahulu membatasinya dalam hal-hal tertentu yang pernah ada masa Rasul SAW dan yang ditetapkan oleh beliau sebagai yang harus dizakati, seperti perdagangan, dan inilah dahulu yang dimaksud dengan zakat penghasilan, selebihnya dari usaha manusia. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang “Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya Di Kota Semarang”. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dengan metode studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1). Kedudukan zakat profesi dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah wajib ain berdasarkan ayat-ayat dalam Al Qur’an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya dan berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang serta dari sudut keadilan penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat akan terasa sangat jelas dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada hal-hal tertentu. 2). Pemanfaatan Zakat Profesi untuk kesejahteraan umat di Kota Semarang secara berurutan adalah sebagai berikut untuk konsumsi; untuk pembangunan masjid, mushola dan sejenisnya; untuk memberikan beasiswa; untuk usaha produksi; untuk modal usaha. 3). Hambatan pelaksanaan Zakat Profesi di masyarakat di Kota Semarang adalah sebagai berikut : a). Masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan zakat. b). Belum adanya ketegasan yang utuh dalam memberikan sanksi-sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan amanah zakat profesi; c). Tingkat pengetahuan masyarakat yang masih sangat kurang tentang zakat khususnya zakat profesi dan kurangnya kualitas dari Sumber Daya Manusia pengelola zakat. 


Rumusan Masalah :



1. Bagaimana Kedudukan Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum
Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat ?
2. Bagaimana Pemanfaatan Zakat Profesi Untuk Kesejahteraan Umat
di Kota Semarang ?
3. Bagaimana Hambatan Pelaksanaan Zakat Profesi di Masyarakat di
Kota Semarang ?

Analisis Sistem Appraisal Dan Ideologi Dalam Kolom Punk-Zine

Abstract

This thesis explores the appraisal system found in punk-zine columns in order to identify ideology that the writer wants to present to the readers. Six columns taken from United States punk-zine published in 1980-1990 are analysed by using appraisal theory. In this thesis, appraisal theory, focuses on the three domains: attitude, graduation, and engagement in order to respond to three research questions, namely (1) What kind of aspects identified in punk-zine columns? (2) What kind of attitudes identified through appraisal system? (3) What kind of ideology in punk-zine columns? The study is qualitative and interpretative in nature in which the data were analyzed by employing the appraisal analytical framework (Martin and Rose, 2003) in order to identify the ideology which found in punk-zine columns upon the identification attitude in punk-zine columns. In terms of methodology the study can be classified into non participant observation (Sudaryanto, 1993) in which the researcher was not involved as the subject of the study. The study reveals that the writer’s attitude identified through appraisal devices in punk-zine columns. The attitude that the writer wants to tell to the reader, are (1) negative attitude and assessment given by the writer to the government and government supporting party, (2) positive attitude and assessment to punk music and punk circumstances, (3) on negative and positive attitude and assessment. In addition, ideology that the writer wants to present is opposed to government and supporting the free thought and free speaking. In conclusion, it is difficult for minority group for speaking freely in national mass media. Punk-zine is alternative media to express opinion about what happens in community. Tesis ini menyelidiki sistem appraisal yang terdapat dalam kolom punk-zine agar dapat teridentifikasi ideologi yang ingin disampaikan oleh penulis kolom kepada pembaca. Enam kolom punk-zine yang diambil dari punk-zine yang terbit di Amerika Serikat dalam kurun waktu tahun 1980-1990 dianalisis dengan menggunakan teori appraisal. Dalam penelitian ini, teori appraisal menitik beratkan pada tiga ranah: attitude, graduation, dan engagement untuk menjawab tiga permasalahan peneitian yaitu (1) Aspek-aspek dalam sistem appraisal apakah yang terdeteksi dalam kolom punk-zine? (2) Sikap apakah yang terdapat dalam kolom punk-zine yang terdeteksi melalui sistem appraisal? (3) Ideologi apakah yang ingin disampaikan oleh penulis kolom punk-zine? Penelitian ini bersifat kualitatif dan interpretatif dimana data dianalisis dengan menggunakan kerangka analisis appraisal (Martin and Rose, 2003) untuk mengidentifikasi ideologi yang terdapat di dalam kolom punk-zine setelah terlebih dahulu mengidentifikasi sikap yang terdapat didalam kolom punk-zine. Dari sudut metodologi, kajian ini termasuk menggunakan metode simak bebas libat cakap (Sudaryanto 1993) dimana peneliti tidak terlibat sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam kolom punk-zine melalui piranti appraisal teridentifikasi sikap penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca. Sikap yang ingin disampaikan penulis antara lain adalah (1) sikap dan penilaian negatif yang diberikan penulis terhadap pemerintah yang berkuasa dan kelompok-kelompok pendukung pemerintah; (2) sikap dan penilaian positif yang diberikan penulis terhadap musik punk dan hal-hal yang berkaitan dengan musik punk; (3) berdasarkan sikap dan penilaian positif maupun negatif tersebut teridentifikasi ideologi dalam kolom punk-zine. Ideologi yang ingin disampaikan oleh penulis adalah sikap anti pemerintah dan gerakan kebebasan berbicara dan bertindak. Simpulannya adalah bahwa kebebasan berbicara untuk kaum minoritas melalui media massa nasional sangatlah sulit. Maka punk-zine adalah suatu media alternatif untuk menyampaikan pendapat mengenai hal yang terjadi di masyarakat.

Studi Peningkatan Kebutuhan Pendidikan Kejuruan Untuk Mendukung Potensi Lokal Perikanan Di Kecamatan Pangkalbalam Dan Bukit Intan

Abstract

Kecamatan Bukit Intan dan Pangkalbalam merupakan dua kecamatan di kota Pangkalpinang yang mempunyai keunggulan lokal sub sektor perikanan yang menonjol, tetapi hasilnya belum maksimal. Keberadaan SMK Negeri 4 Perikanan di kecamatan Bukit Intan sebenarnya diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi dalam bidang perikanan, SMK ini kurang diminati oleh siswa-siswa tamatan SMP/ MTs di kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan. Fungsi SMK Negeri 4 Perikanan diharapkan dapat mencetak SDM yang handal merupakan masalah tersendiri bagi perkembangan pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di kedua kecamatan ini. Oleh Peneliti, permasalahan di atas meninmbulkan pertanyaan “Bagaimana meningkatkan kebutuhan pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal perikanan bagi masyarakat dan pelaku usaha perikanan di kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan”. Penelitian ini akan menganalisis tingkat kebutuhan pendidikan menengah kejuruan yang diperlukan oleh masyarakat dan pelaku usaha dalam bidang perikanan di kecamatan Bukit Intan dan Pangkalbalam. Sasaran-sasaran yang akan diteliti, antara lain keadaan wilayah dan potensinya, kebijakan yang menyangkut pendidikan kejuruan dan bidang sub sektor perikanan, keadaan SDM, kebutuhan masyarakat akan pendidikan kejuruan berbasis potensi lokal, dan peningkatan kebutuhan pendidikan kejuruan. Alat analisis yang digunakan untuk sasaran tersebut adalah analisis kualitatif, kecuali untuk menentukan tingkat kebutuhan pendidikan kejuruan dengan pendekatan analisis kuantitatif dan analisis SWOT untuk sasaran peningkatan kebutuhan pendidikan kejuruan. Temuan dari hasil analisis tiap sasaran-sasaran dalam penelitian ini menunjukkan tingginya potensi lokal perikanan di kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan dan keberadaan SMK Negeri 4 sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah tersebut dengan harapan lulusannya dapat meningkatkan nilai keekonomian dari potensi yang ada sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal perikanan sangat dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha bidang perikanan di dua kecamatan tersebut. Dari hasil penelitian ini penulis merekomendasikan kepada pihak pemerintah selaku pensuplai kebijakan dalam bidang pendidikan dan perikanan untuk meningkatkan semua usaha yang berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk saran studi agar dapat melanjutkan penelitian ini agar menjadi lebih berguna.


Rumusan Masalah :


”Bagaimana  meningkatkan kebutuhan pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal  perikanan bagi masyarakat dan pelaku usaha perikanan di Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan” 

Persepsi Dan Perilaku Masyarakat Dalam Pelestarian Fungsi Hutan Sebagai Daerah Resapan Air

Abstract

Salah satu aspek lingkungan hidup yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini adalah kelestarian hutan. Agar dapat lestari dalam menjalankan fungsi hakikinya sebagai daerah resapan air maka hutan harus dipelihara. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan memiliki peran penting dalam rangka pelestarian hutan ini. Namun demikian mereka juga bisa berperan dalam perusakan hutan. Untuk itu penelitian tentang persepsi dan perilaku masyarakat dalam pelestarian hutan sebagai daerah resapan air ini perlu dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang mengolah data yang berasal dari kuesioner yang disebarkan kepada responden dan pengamatan lapangan. Lokasi penelitian ini berada di Kawasan Hutan Penggaron, tepatnya di RW V Kelurahan Susukan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Teknik sampling menggunakan purposive sampling technique dengan jumlah populasi adalah 192 KK dan jumlah sampel adalah 20 responden. Setelah melakukan analisis, maka kesimpulan studi adalah : aktivitas budidaya eksisting di kawasan Hutan Penggaron menimbulkan gangguan fungsi hutan Penggaron sebagai daerah resapan air. Masyarakat memiliki persepsi bahwa hutan tidak hanya berfungsi ekologis namun juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian. Terkait kebijakan pengelolaan hutan, masyarakat tidak memiliki persepsi tentang kaidah hukum pengelolaan hutan. Kemudian terkait kelembagaan pengelolaan hutan masyarakat memiliki persepsi bahwa mereka bukan bagian lembaga pengelola hutan sehingga tidak terikat aturan lembaga pengelola hutan. Terkait hak dan kewajibannya dalam pengelolaan hutan, persepsi masyarakat sangat terkait dengan kepentingan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari keberadaan hutan dan tidak dalam koridor hukum yang mengatur tentang hutan. Terkait perilaku (aktivitas) masyarakat, masyarakat cenderung melakukan aktivitas budidaya di kawasan lindung (hutan). Dukungan aksesibilitas dan infrastruktur perumahan di kawasan Hutan Penggaron berdampak terhadap terbukanya peluang kawasan Hutan Penggaron sebagai kawasan yang bernilai ekonomi sehingga tidak lagi merupakan kawasan yang terisolir (berfungsi utama sebagai kawasan lindung). Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan maka saran dari studi adalah sebagai berikut : perlu langkah sistematis berupa monitoring data dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang maupun Perhutani untuk menjadikan masyarakat sekitar Hutan Penggaron sebagai masyarakat yang khas sesuai dengan karakter habitatnya (berbeda dengan masyarakat yang tidak tinggal di kawasan hutan, misalnya masyarakat pantai). Langkah-langkah tersebut melalui lembaga masyarakat yang ada, misalnya LMDH, RT/RW, karang taruna, dan sebagainya, masyarakat di kawasan Hutan Penggaron harus diarahkan untuk memahami fungsi pokok hutan, regulasi tentang kehutanan, dan terlibat aktif dalam lembaga pengelola hutan. Agenda sosialisasi tentang pelestarian hutan perlu dimasukkan dalam agenda kegiatan lembaga lokal dimaksud. Disamping itu juga perlu dilakukan pendataan lapangan kerja masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, khususnya masyarakat yang pekerjaannya terkait dengan hutan di sekitar tempat tinggal mereka (misalnya petani di areal hutan), sehingga fungsi utama hutan sebagai daerah resapan air dapat selalu terpantau untuk monitoring kawasan budidaya dan non budidaya (hutan) sehingga dapat diketahui perubahan luas tutupan areal hutan Penggaron.

Rumusan Masalah :

Apakah masyarakat telah memiliki persepsi 

sebagai bagian dari lembaga pengelola  hutan? Demikian pula hak dan kewajiban 

masyarakat dalam pelestarian hutan apakah telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Kehutanan? Apakah masyarakat memiliki persepsi bahwa aktivitas budidaya tidak boleh 

dilakukan di kawasan lindung? Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan studi yang 

diangkat adalah “Bagaimana persepsi dan  perilaku masyarakat  dalam  pelestarian 

kawasan hutan lindung sebagai daerah resapan air ?”

Pelaksanaan perjanjian kerja bersama (PKB) antara serikat karyawan dengan manajemen perusahaan PT. Telkom.tbk devisi regional iv semarang

Abstract

Penelitian ini dilakukan pada Kantor PT. Telkom.Tbk Devisi Regional IV Semarang. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah juridis empiris, yaitu melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara, serta data sekunder yang berupa hasil studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian : Dalam PKB terdapat pemakaian konsep yang berbeda dengan peraturan ketenagakerjaan. Konsep tersebut adalah gaji, yang dalam peraturan ketenagakerjaan harusnya upah. Sehingga penggunaan konsep gaji terlihat tunduk pada peraturan kepegawaian. Dalam pelaksanaannya ketentuan normatif didalamnya dilaksanakan dengan baik dan tidak banyak mengalami masalah. Disamping hal tersebut pemakaian nama Serikat Karyawan juga tidak konsisten. Dikarenakan peraturan ketenagakerjaan hanya mengenal serikat buruh/serikat pekerja. Kesimpulan: 1) Pelaksanaan perjanjian kerja bersama antara serikat karyawan dengan manajemen perusahaan cenderung dilaksanakan semua ketentuan normatif yang terdapat didalamnya dan tidak mengalami banyak masalah. 2) Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian kerja bersama adalah adanya penjatuhan sanksi disiplin kepada karyawan serta pembuatan keputusan direksi yang menyangkut kesejahteraan karyawan tidak melibatkan sekar sejak dari awal. 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dilakukannya pertemuan antara serikat karyawan dengan perwakilan manajemen perusahaan melalui forum bipartit untuk mengevaluasi dan membahas ulang serta melakukan koreksi atas keputusan yang dibuat oleh Direksi. Hasil pambahasan dalam forum bipartit kemudian menjadi acuan final yang harus dilaksanakan semua pihak yang terkait. Saran : Peran dan fungsi Sekar harus tetap diperhatikan dalam penentuan kebijakan oleh manajemen. Karena dengan demikian dapat mencegah adanya perselisihan hubungan industrial

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan PKB antara Serikat Karyawan dengan Manajemen Perusahaan PT. Telkom Devisi Regional IV Semarang ? 

2. Hambatan-hambatan apa saja dalam pelaksanaan PKB antara Serikat Karyawan dengan Manajemen Perusahaan PT. Telkom Devisi Regional IV Semarang ? 

3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan PKB antara Serikat Karyawan dengan Manajemen Perusahaan PT. Telkom Devisi Regional IV 

Semarang ? 

Perlindungan Hukum Bagi Franchisor Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement) Di Bidang Pendidikan

Abstract

Banyak cara untuk menjadi seorang wirausahawan, antara lain dengan mendirikan bisnis baru ataupun membeli sistem bisnis yang telah ada dan telah berjalan. Saat ini banyak orang yang memulai usaha dengan cara membeli sistem bisnis atau yang dikenal dengan istilah franchise yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan waralaba. Waralaba bearasal dari kata Wara yang beararti lebih dan Laba yang berarti untung. Secara harafiah waralaba dapat diartikan bahwa waralaba merupakan usaha yang memberikan keuntungan lebih. Franchise (waralaba) termasuk salah satu cara pengembangan usaha secara internasional hal ini dikarenakan franchise (waralaba) ini sesungguhnya mengandalkan pada kemampuan mitra usaha dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha franchise hanya melalui tata cara, proses serta suatu code of conduct dan sistem yang telah ditentukan oleh pengusaha pemberi waralaba. Bisnis waralaba atau franchise adalah salah satu cara memasuki dunia usaha yang sangat popular di dunia, karena mengingat produk atau jasa franchise adalah mayoritas produk atau jasa yang global dan mempunyai kualitas yang tinggi. Seiring dengan berkembangnya bisnis waralaba, di Indonesia bisnis ini tumbuh dan berkembang dengan pesat. Mulai era 90-an sampai saat ini bisnis waralaba telah mencakup mulai dari produk makanan, minuman, restoran. Primagama merupakan salah satu contoh bentuk franchise ( waralaba ) dibidang jasa bimbingan belajar. Waralaba tak ubahnya pola bisnis maupun pola pemasaran yang melibatkan kerja sama dua belah pihak. Hubungan dua belah pihak tersebut dibangun atas dasar perjanjian. Dalam franchise, perjanjian kerja sama antara dua belah pihak ini disebut dengan perjanjian franchise (franchise agreement). Perjanjian franchise merupakan suatu pedoman hukum yang menggariskan tanggung jawab dari pemberi waralaba atau yang sering disebut franchisor dan penerima waralaba atau yang sering disebut franchisee. Perjanjian waralaba memuat kumpulan persyaratan dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh para pihak baik pihak Franchisor maupun pihak franchisee. Perjanjian waralaba ini memuat ketentuan hak dan kewajiban para pihak, antara lain hak territorial yang dimiliki franchisee, persyaratan lokasi ,biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem bisnis tersebut yang wajib dibayarkan oleh pihak franchissee kepada pihak franchisor, jangka waktu perjanjian waralaba dan ketentuan lain yang mengatur hubungan antara pihak franchisor dan franchisee. Hal – hal yang diatur oleh hukum merupakan suatu das sollen yang berarti apa yang seharusnya,sehingga dalam suatu perjanjian waralaba das sollen ini berarti apa yang harus ditaati oleh para pihak baik franchisor maupun franchise,sehingga perjanjian itu dapat berjalan tanpa adanya masalah, tetapi pada kenyataannya / das sein sering terjadi penyimpangan –penyimpangan, dan penyimpangan – penyimpangan ini menimbulkan wanprestasi. Dalam perjanjian waralaba wanprestasi dapat dilakukan oleh pihak Franchisee atau penerima waralaba maupun pihak franchisor atau pemberi waralaba. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak franchisor antara lain : tidak melakukan pembinaan manegement kepada pihak franchisee, sedangkan wanprestasi dari pihak franchisee dapat berupa tidak membayar fee, melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian waralaba. Semua wanprestasi ini dapat terjadi dalam semua perjanjian waralaba, termasuk pula dalam waralaba Primagama.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian franchise antara penerima waralaba 

dan pemberi waralaba? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi franchisor dalam hal terjadi 

wanprestasi dibidang keuangan  oleh pihak franchisee? 

Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/Pn.Pt)

Abstract

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Hibah dalam hukum manapun pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, tetapi apabila memenuhi syarat-syarat tertentu hibah dapat dibatalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa putusan pembatalan hibah di pengadilan Negeri Pati dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang pembatalan hibah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak sesuai dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang pembatalan hibah. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Teknik mengumpulkan data yang dipergunakan yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan studi lapangan atau wawancara. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil: Pertama, pembatalan hibah dengan nomor perkara 20/Pdt.G/1996/PN.Pt, dasar hukum majelis hakim memutuskan pembatalan hibah karena penerima hibah tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah. Kedua, akibat hukum atas putusan pembatalan hibah yaitu berupa tanah kembali kepada pemberi hibah beserta hak – haknya. Implikasi penulisan hukum ini adalah diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai aspek hukumnya, terutama hukum positif Indonesia dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama. Dalam pelaksanaan pemberian suatu hibah seharusnya memenuhi norma – norma yang berlaku, yaitu norma kepatutan, norma agama dan norma kesusilaan. Sehingga mempersempit kemungkinan terjadinya pembatalan hibah karena perilaku buruk penerima hibah setelah mendapatkan harta hibah.

Rumusan Masalah :

1. Apakah putusan pembatalan hibah di pengadilan Negeri Pati dalam 

perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang pembatalan hibah 

elah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? 

2. Bagaimana akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan 

pembatalan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang 

pembatalan hibah? 

Implementasi Pemungutan Royalti Lagu Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial

ABSTRAK

Pasca-Indonesia meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement the Establishing World Trade Organization) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, maka Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak
atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade  (GATT)1
 Salah satu lampiran dari persetujuan .GATT tersebut adalah Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights (TRIPs) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual.


Satu hal yang harus dicermati adalah royalti harus dibayarkan karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin mengggunakannya, sepatutnya meminta izin kepada si pemilik/ pemegang hak cipta, yaitu dalam hal ini melalui lisensi. Namun, disisi lain, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai royalti hak cipta secara khusus, oleh karena itu dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti oleh KCI tidak selalu berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan, sebab ada saja pengguna/  user komersial yang menolak membayar royalti. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai implementasi pemungutan royalti lagu atau
musik untuk kepentingan komersial.

Rumusan Masalah


1. Bagaimanakah mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial?
2. Bagaimanakah implementasi pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial khususnya pada stasiun televisi lokal di Semarang?

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging

Abstract

way Penelitian dengan judul “ Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging” dengan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan studi kasus, hal ini dimaksudkan untuk 1. mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksinya yang berlaku sekarang 2) memberikan kontribusi sumbangan pemikiran kepada badan legislatif dalam merumuskan undang-undang khususnya dalam permasalahan illegal logging dan penerapan sanksi tindak pidana dimasa yang akan datang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Formulasi Tindak Pidana illegal logging dan penerapan sanksinya yang berlaku sekarang. - Tindak pidana dibidang kehutanan diatur dan dirumuskan dalam pasal 50 dan pasal 78 Undang-undang No.41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan illegal logging tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan illegal logging sendiri-sendiri. - Subyek hukum illegal logging menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah orang dalam pengertian baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha, diatur dalam satu pasal yang sama tidak dibedakan pasal mengenai pribadi atau korporasi sehingga korporasi dikenakan ancaman sanksi yang sama dengan pribadi. Tentang pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan illegal logging. Belum terakomodasi dalam undang-undang ini oleh karena itu, hal tersebut menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut untuk lolos dari tuntutan hukum. - Ancaman pidana yang dikenakan adalah sanksi pidana bersifat kumulatif, pidana pokok yakni penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahatan, ganti rugi serta sanksi tata tertib. - Pidana denda untuk korporasi belum dilengkapi dengan aturan khusus. Kebijakan aplikasi formulasi tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksi dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Hal ini terjadi dalam berbagai kasus illegal logging yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, Purwodadi dan Bojonegoro ; 2. Kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging yang akan datang diharapkan memuat secara jelas dan lengkap mengenai 1. Definisi Illegal Logging 2. Subyek Hukum tindak pidana Illegal Logging (pribadi dan badan hukum atau badan usaha atau korporasi danpegawai negeri dirumuskan dalam pasal-pasal yang komprehensif 3. Sanksi Pidana, hendaknya dirumuskan tidak secara kaku kumulatif, namun lebih fleksibel dengan perumusan alternatif atau kumulatif-alternatif.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana  illegal logging dan 

penerapan sanksi pidana yang berlaku sekarang ? 

2. Bagaimanakah perumusan kebijakan formulasi tindak pidana  illegal 

logging dan penerapan sanksi pidana yang akan datang ?