Realisasi Pemungutan Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial

Abstract

The research is to know how is the realization of royalty collected in TVKU. Royalty is the payment which has been given to copyright owner. According to UU No. 19 th 2002 copyright is the exclusivity rights of the owner or copyright holder to arrange the using of idea outcome or information. Basically, copyright is the rights to copy a creation or product. The respondent in this research are Mr. Udik Haryanto as the District Head of Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Middle of Java, and Mr. DR. Eng. Yuliman Purwanto, M.Eng as a Managing Director TV Kampus UDINUS (TVKU) Semarang. This research used juridical empirical method and descriptive analytical method. The technique which is used to collected data by field research is interview. The result of interview with the chairman of KCI Middle of Java, Managing Director TV-KU and General Manager Pro TV, that collection royalty of the song in local private TV at Semarang has been realization well and appropriate with the rules, which has been declored together between YKCI and song writers under YKCI protection. Keyword : Royalty and Copyright Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana realisasi pemungutan royalti pada TV-KU. Royalti adalah pembayaran yang diberikan pada pemilik hak cipta. Hak cipta sendiri menurut UU No.19 Th.2002 adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Udik Haryanto selaku Kepala Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) daerah Jawa Tengah, serta Bapak DR.Eng.Yuliman Purwanto, M.Eng selaku Direktur Utama TV Kampus Udinus (TV-KU) Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data melalui studi lapangan ini adalah dengan menggunakan wawancara. Dari hasil wawancara dengan Ketua KCI daerah Jateng, Dirut TV-KU dan GM Pro TV, maka diperoleh hasil bahwa pemungutan royalti lagu pada TV Swasta Lokal di kota Semarang telah dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan rambu-rambu yang ada, yang telah ditetapkan bersama antara YKCI dan para pencipta lagu yang berada di bawah naungan YKCI. Kata kunci : Royalti dan Hak Cipta

Pembiayaan Syariah Dengan Prinsip Bagi Hasil Menurut UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dari Sudut Pandang Hukum Islam

Abstract

Pada tanggal 17 Juni 2008, perbankan syariah memasuki babak baru dalam industri perbankan di Indonesia. Pada tanggal tersebut DPR secara resmi mengesahkan RUU Perbankan Syariah menjadi Undang-Undang. Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan salah satu jawaban atas makin pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah di tanah air. Salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil yang memiliki perbedaan karakter cukup mendasar dengan bank konvensional yang berdasarkan bunga hingga prinsip bagi hasil merupakan ruh dari perbankan syariah. Meski begitu dalam prakteknya komposisi pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil ternyata masih jauh dari yang diharapkan, saat ini total komposisi pembiayaan mudharabah dan musyarakah di perbankan syariah ternyata tidak mencapai angka 40% sehingga masih kalah jika dibandingkan produk pembiayaan lain. Dalam tesis ini penulis tertarik untuk meneliti dua hal : (1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan syariah dengan Prinsip Bagi Hasil menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta (2) Apa kendala-kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam penerapan pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Standar normatifitas penelitian ini adalah ushul fiqh , terutama untuk mengetahui sejauh mana pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil menurut UU No. 21 tentang Perbankan Syariah tersebut sesuai dengan Hukum Islam (syariat). Dari hasil penelitian tesis ini ditemukan bahwa pembiayaan syariah dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam UU No.21 tentang Perbankan Syariah. Dalam sistem keuangan bagi hasil, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai sehingga kreditur pun harus menanggung kerugian debitur jika ia merugi, sedangkan dalam pinjaman berbunga seorang debitur harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga tanpa memedulikan apakah ia untung atau rugi. Meski transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah tidak merujuk langsung pada Al Quran dan Sunnah tetapi sebagai alternatif pembiayaan non ribawi bentuk kerjasama ini telah diterima Islam sebagai instrumen utama untuk mengembangkan jaringan perdagangan. Sebagaimana skema pembiayaan yang lain, skema pembiayaan bagi hasil juga memiliki kelemahan dalam penerapannya terutama berkaitan dengan besarnya resiko yang meliputi resiko pembiayaan, resiko pasar dan resiko operasional. Untuk meminimalisir resiko UUPS mewajibkan semua perbankan Syariah menerapkan manajemen resiko. Kendala penerapan pembiayaan ini terutama berkaitan dengan masalah keagenan yaitu asimetric information, moral hazard dan adverse selection (seleksi yang merugikan). Dalam prakteknya kendala-kendala ini diantisipasi dengan penerapan Incentive-compatible constraint.

Rumusan Masalah :

Bagaimana penerapan pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil pada perbankan syariah? 

Apa kendala-kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam penerapan pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil ?     

Model Diversifikasi Usaha Masyarakat Pesisir Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Serta Kelestarian Sumber Daya Wilayah Pesisir Di Kabupaten Belu-NTT

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh diversifikasi usaha masyarakat pesisir terhadap kesejahteraan dan kelestarian lingkungan pesisir. Penelitian ini dilakukan di desa pesisir Kabupaten Belu, selama 21 bulan, sejak bulan Maret 2006-Oktober 2008, populasi daerah penelitian terdiri dari 25 desa pantai di 6 kecamatan. Sampel masyarakat pesisir sebanyak 200 orang, pengambilan dilakukan dengan metode Stratified Sampling. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik Observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi. Berdasarkan model yang dikembangkan dari teori yang relevan, maka dilakukan pengujian atas model dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM) berbasis AMOS. Hasil analisis diketahui tingkat kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan pesisir sangat ditentukan oleh usaha penangkapan ikan, budidaya ternak dan eksploitasi lingkungan. Hasil analisis lanjutan dengan uji lamda menunjukkan bahwa hanya usaha ternak berpengaruh terhadap kesejahteraan sedangkan kelestarian lingkungan pesisir dipengaruhi oleh usaha penangkapan ikan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa, pemanfaatan sumberdaya pesisir belum optimal. Model diversifikasi dapat dijadikan alternatif pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Belu dengan memperbaiki indikator yang mendukung setiap variabel. Model ini diberi nama NATERNELA merupakan model diversifikasi berbasis tiga jenis usaha.


Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengaruh diversifikasi usaha terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. 
2.  Bagaimana pengaruh diversifikasi usaha terhadap kelestarian lingkungan pesisir. 
3.  Bagaimana pengaruh kesejahteraan masyarakat pesisir terhadap kelestarian lingkungan pesisir.  
4. Bagaimanakah model diversifikasi usaha sebagai bentuk pemanfaatan  sumberdaya pantai yang cocok dikembangkan  di Kabupaten Belu 

Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Pelanggaran Jabatan Oleh Notaris Dalam Praktek Di Jakarta Selatan

Abstract

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik Notaris. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat,seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi.Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan professional. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para Notaris untuk dapat lebih memahami sejauhmana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, bagaimana efektivitas organisasi/perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam peneltian ini adalah: Bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh notaris yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik untuk mengajukan keberatan Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat berupa : Teguran, Peringatan, Schorzing (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari keangotaan Perkumpulan. Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia. Sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Notaris yang dijatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah kepada dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir.


Rumusan Masalah :
1. Bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik ? 
2. Apa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh notaris yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik untuk mengajukan keberatan ?  

Analisis Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum Di Indonesia (Studi Empiris Bank-Bank Umum Yang Beroperasi Di Indonesia)

Abstract

Bank merupakan industri yang kegiatan utamanya adalah penghimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Oleh karenanya penting bagi bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebab kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh rasio keuangan Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasi dibanding Pendapatan Operasi (BOPO), Net Interest Margin (NIM), Non Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap kinerja bank yang diukur dengan Return On Asset (ROA) serta variabel-variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA). Obyek penelitian adalah bank-bank umum yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2005. Teknik penentuan sampling adalah sampling jenuh atau sensus yaitu dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel yang berarti sampel yang digunakan sama dengan populasi. Sampel seluruhnya diambil dari hasil rating 131 bank umum di Indonesia yang dilakukan oleh Biro Riset InfoBank selama tahun 2005. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Karena data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji, normalitas, multikolinearitas, heteroskedatisitas dan autokorelasi. Dari hasil uji F didapat nilai F hitung sebesar 158,074 dengan P value sebesar 0,001. Hal ini berarti nilai P value kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasi dibanding Pendapatan Operasi (BOPO), Net Interest Margin (NIM), Non Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti terhadap Return On Asset (ROA). Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM) dan Biaya Operasi dibanding Pendapatan Operasi (BOPO) berpengaruh secara parsial terhadap Return On Asset (ROA) sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Loan To Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh secara parsial. Tanda positif pada variabel Non Performing Loan (NPL) dapat dijelaskan bahwa ROA pada tahun tersebut tetap tinggi meskipun nilai NPL juga tinggi. Hal ini dapat terjadi karena rata-rata NPL pada tahun tersebut masih dalam batas NPL maksimum yang disyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu 4,14% sehingga ROA tetap tinggi. Kata Kunci : Rasio-rasio Keuangan, Kinerja Bank


Rumusan Masalah :

1. Apakah rasio keuangan CAR, BOPO, NIM, NPL dan LDR berpengaruh terhadap kinerja 
bank yang diukur dengan ROA.  
2. Variable-variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi kinerja bank yang diukur 
dengan ROA.